Untuk membangun sebuah pemerintahan yang kuat, idealnya sebuah koalisi dibangun berdasarkan kesamaan visi dan misi partai, serta dibentuk sejak jauh-jauh hari.
Pemerintah menganggap perangkapan jabatan menteri, eselon, dan pejabat kementerian/departemen dengan jabatan komisaris di satu atau lebih badan usaha milik negara bukan sebuah pelanggaran.
