Otonomi Daerah Masih Mendiskriminasi Perempuan

Jakarta, Kompas - Otonomi daerah lebih luas yang diberikan setelah berakhirnya Orde Baru ternyata belum menghasilkan demokrasi yang substantif. Pemantauan Komnas Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menemukan 140 kebijakan daerah mendiskriminasi perempuan dan hanya 40 kebijakan yang kondusif untuk pemenuhan hak- hak warga negara.