Harus Sesuai dengan UU No 4/2004

Jakarta, Kompas - Sistem dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang kini dibahas DPR dan pemerintah, harus sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tak boleh menyimpang dari kedua UU itu.