Jangan Ada Pemutihan dalam Revisi Tata Ruang Provinsi

Jakarta, Kompas - Pemerintah pusat hendaknya tidak meloloskan upaya pemerintah daerah mengesahkan alih fungsi hutan lindung dalam usulan revisi tata ruang. Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu terlibat untuk mengungkap dugaan bahwa kepala daerah mendapat gratifikasi dengan menerbitkan izin di kawasan hutan lindung.