Jumat,
10 Februari 2012
RPP PENYADAPAN
Hakim Konstitusi Minta Permohonan Dipertajam
Jakarta, Kompas - Kewenangan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Dua advokat dan seorang peneliti meminta MK membatalkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Apakah Anda Sudah Berlangganan harian Kompas edisi Digital?
Untuk melanjutkan membaca berita ini, Anda harus terdaftar sebagai member MyKompas dan berlangganan harian Kompas edisi Digital. Silakan klik link di bawah untuk mulai berlangganan, atau kunjungi http://digital.kompas.com untuk informasi lebih lanjut.
| Klik di sini untuk berlangganan. | Silakan Login di sini. | |