Jumat,
10 Februari 2012
RPM KONTEN MULTIMEDIA
Cakupan Pengaturan Dipertanyakan DPR
Jakarta, Kompas - Cakupan pengaturan dan sanksi dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia dipertanyakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi, walaupun belum diberlakukan, RPM itu sudah menimbulkan gejolak dan penolakan yang meluas.
Apakah Anda Sudah Berlangganan harian Kompas edisi Digital?
Untuk melanjutkan membaca berita ini, Anda harus terdaftar sebagai member MyKompas dan berlangganan harian Kompas edisi Digital. Silakan klik link di bawah untuk mulai berlangganan, atau kunjungi http://digital.kompas.com untuk informasi lebih lanjut.
| Klik di sini untuk berlangganan. | Silakan Login di sini. | |