Banda Aceh, Kompas - Berlarutnya pembahasan mengenai aturan bagi hasil minyak dan gas untuk Aceh dikhawatirkan akan menjadi bara konflik baru hubungan pemerintah pusat. Pemerintah pusat diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini karena ketentuan bagi hasil 70-40 persen migas di Aceh agar konflik baru dapat dihindari.
Apakah Anda Sudah Berlangganan harian Kompas edisi Digital?
Untuk melanjutkan membaca berita ini, Anda harus terdaftar sebagai member MyKompas dan berlangganan harian Kompas edisi Digital. Silakan klik link di bawah untuk mulai berlangganan, atau kunjungi http://digital.kompas.com untuk informasi lebih lanjut.