Pemilih adalah Raja

Oleh ASWIN RIZAL HARAHAP dan SIDIK PRAMONODaftar pemilih tetap nyaris menjadi persoalan di setiap pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam pertarungan yang ketat, daftar pemilih bisa menjadi faktor penentu kemenangan seorang calon.Para bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Ilham Arief Sirajuddin, dan Andi Rudiyanto Asapa, dengan posisinya saat ini ataupun pengalaman panjang- nya, dinilai memiliki kemampu- an setara untuk bersaing.Sekretaris Partai Gerakan In- donesia Raya (Gerindra) Arif Bahagiawan menyebut ketiganya sebagai ”ko b o i ”yang saling tahu kelebihan dan kekurangan. Masing-masing memiliki pendu- kung fanatik. Risikonya besar ji- ka ada pihak yang berlaku cu- rang. Karena itu, Selle KS Dalle dari tim pemenangan Il- ham-Aziz Qahhar Muzakkar berharap agar semua pihak mengedepankan kompetisi sehat, saling beradu program.Soal potensi kecurangan, juru bicara Partai Golkar Sulsel, Maqbul Halim, punya jawaban. ”Incumbent itu selalu dalam sorotan publik. Ibaratnya lampu di puncak bukit, sekali saja redup pasti akan kelihatan,” k a t a ny a .Agar keributan soal data pemilih tidak terjadi di Sulsel, Komisi Pemilihan Umum Sulsel sudah berketetapan untuk memperketat proses penetapan daftar pemilih tetap. Ketua KPU Provinsi Sulsel Jayadi Nas, akhir Juli, mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel sebelum penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pada 13 Agustus.”Untuk sementara, estimasi jumlah DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 7 juta jiwa. Namun, hal itu perlu diverifikasi ulang karena jumlah daftar pemilih tetap tahun 2007 hanya 5,4 juta jiwa,” ujar Jayadi.Guna mencegah upaya menguntungkan salah satu pasangan calon, KPU Sulsel memediasi pertemuan antarpetugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan KPU Kabupaten/Kota. Data riil dari daerah itu akan dicocokkan dengan DP4 dari Pemprov Sulsel untuk mengantisipasi kartu tanda penduduk (KTP) ganda.Setelah menerima DP4, KPU Sulsel akan menindaklanjutinya dengan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada 1-14 September. Berbeda dengan pilkada sebe- lumnya, KPU akan memilih 15.514 orang PPDP yang juga berstatus sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) setempat.”Dengan memahami betul wilayah tugasnya, kinerja PPDP diharapkan benar-benar akurat dan tepat sasaran,” ujar anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman Mustari. Seperti biasa, metode kerja PPDP dilakukan dengan mendatangi satu persatu rumah penduduk. Mereka mencatat jumlah pemilih berdasarkan data yang tercantum dalam kartu ke l u a r g a .KPU Sulsel bahkan berencana melibatkan tim sukses pasangan calon kepala daerah dalam proses rekapitulasi data pemilih pada 20 November nanti. Langkah ini ditempuh guna menghindari komplain saat penyerahan kartu pemilih dua minggu sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan digelar pada 22 Januari 2013.”Tim sukses berhak mengajukan tambahan atau pengurangan jumlah DPT apabila memiliki dasar yang kuat. Kami terbuka dengan semua masukan demi kelancaran proses pilkada,”kata Ziaurrahman. Meski demikian, perdebatan mengenai DPT akan tetap terjadi apabila pemerintah tidak tegas menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.Menurut Ziaurrahman, sekitar 50 persen dari 85.600 mahasiswa yang ada di Kota Makassar masih memegang KTP daerah asal. Padahal, dalam UU diatur, warga yang telah tinggal minimal enam bulan harus me- miliki KTP setempat. ”Pe r s o a l a n akurasi jumlah pemilih menjadi tantangan, terutama di kota-kota besar yang banyak dihuni pendatang,”u j a r ny a .Pengajar Universitas Islam Negeri Alauddin, Firdaus Mu-hammad, mengingatkan, perso-alan daftar pemilih tak boleh sampai menjadi akar keributan, terlebih dengan persaingan yang diprediksi akan berjalan ketat nanti. Daftar pemilih adalah awal, jika sampai daftar itu diwarnai ketidakakuratan, problem berikutnya pasti akan menyertai. Perdebatan soal kenaikan jumlah pemilih harus dituntaskan.Dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur Sulsel 2013, KPU Sulsel menyatakan bahwa di luar persoalan DPT, tidak ada kendala. KPU Sulsel siap menyelenggarakan pilkada di 15.514 TPS dengan alokasi anggaran Rp 319 miliar. Sebanyak Rp 261 miliar di antaranya untuk pelaksanaan pilkada putaran pertama. Anggaran itu belum ter- masuk biaya pengamanan dan pengawasan pilkada di 24 kab u p a t e n / kot a .Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Komisaris Besar Chevy Achmad Sopari mengatakan, pihaknya telah mengajukan dana sebesar Rp 43,9 miliar untuk pengamanan pilkada dua putaran. Apabila pilkada berlangsung satu putaran, biaya pengamanan yang dibutuhkan Rp 37,5 miliar. Polda Sulselbar mencatat, tujuh kabupaten/kota rawan konflik politik menjelang pelaksanaan pilkada.Kericuhan pemilihan gubernur lima tahun silam tentu tak diharapkan. Salah satunya, daftar pemilih haruslah benar-benar ”bersih”. Bukan semata-mata demi kelancaran penyelenggaraan pemilu, tetapi juga karena pemilih memang semestinya menjadi raja dalam setiap perhelatan demokrasi.