Perlu Teliti Ulang Data Penduduk

MATARAM, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat minta Kementerian Dalam Negeri meneliti lagi data jumlah penduduk kabupaten-kota di provinsi itu. Pasalnya, jumlah penduduk versi Kemendagri dengan versi KPU Kabupaten-Kota di NTB berbeda. Perbedaan itu berpeluang mengundang konflik dalam pemilu legislatif ataupun pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung Mei 2013.