Karanganyar, Kompas - Sekitar 20.000 buruh di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, terancam terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK apabila pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak. Perusahaan padat karya atau yang berskala kecil, misalnya pabrik tekstil dan toko, terancam.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Karanganyar Suparno mengemukakan itu, Selasa (13/5). ”Jumlah buruh di Karanganyar sekitar 60.000 orang. Sebanyak 30 persen di antaranya terancam kena PHK. Oleh karena itu, kami menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan semakin memberatkan hidup buruh,” katanya.

Seorang buruh, Supardi, dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM karena akan kian membebani kehidupan rakyat kecil. Menurut Supardi, berbagai bahan pokok saat ini sudah naik harganya. Jika ditambah kenaikan harga BBM, kehidupan masyarakat yang sudah pas-pasan akan semakin sulit.

Dirumahkan

Gaji Supardi Rp 650.000 per bulan. Akan tetapi, pabrik tekstil tempatnya bekerja hanya membayar Rp 590.000. Sisanya dijanjikan dibayar Desember 2008. Belum sempat janji itu terealisasi, kini ia dan 600 karyawan lain dirumahkan. Mereka digantikan oleh karyawan kontrak. Sebulan ini, ia dan rekan-rekannya belum digaji.

Padahal, Supardi harus menghidupi istri dan lima anak. Praktis ia tak punya lagi penghasilan karena pendapatan tambahan dari hasil istrinya membuka warung makan seminggu ini nihil akibat istrinya sedang sakit.

Keresahan juga melanda para pengelola biro perjalanan wisata di Denpasar, Bali. Mereka tidak dapat menaikkan harga paket perjalanan wisata karena sudah terikat kontrak dengan calon konsumen. Sejumlah perusahaan khawatir gulung tikar.

Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali Al Purwa menyatakan, pascapeledakan bom dan kenaikan harga BBM tahun 2005, terdapat 70 biro perjalanan wisata gulung tikar. Bahkan, dari sekitar 320 biro perjalanan wisata yang ada saat ini, yang tergolong dalam kondisi sehat tidak lebih dari 25 persen atau sekitar 80 perusahaan.

Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sejumlah petani terpaksa menunda pengolahan lahan tanaman padi karena sulit memperoleh solar. Pengelola stasiun pengisian bahan bakar untuk umum menolak pembelian untuk nonkendaraan, sementara pedagang pengecer sulit ditemukan.

Toni Affandi, petani di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, mengatakan, untuk mengolah satu hektar lahan butuh 25 liter solar. (eki/ben/mkn)