Jakarta, Kompas - Sudah bukan masanya lagi menyebutkan adanya pihak yang menunggangi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang terjadi saat ini adalah aksi bersama karena munculnya perasaan senasib.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR Ganjar Pranowo, Rabu (14/5) siang. Dalam jumpa pers tersebut, F-PDIP DPR menegaskan sikapnya menolak rencana kenaikan harga BBM dan akan bergabung dengan elemen masyarakat yang bersikap sama.

Ucapan Ganjar itu menanggapi pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang menuding sejumlah unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM belakangan ini ditunggangi. Penunggang unjuk rasa itu, menurut Syamsir, beragam, antara lain mantan pejabat.

”O, jelas. Kalian sudah tahu itu (soal unjuk rasa yang ditunggangi). Tak usah bertanyalah. Ada mantan menteri, ada yang lainnya,” ujar Syamsir sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu.

Mengenai gangguan karena berbagai unjuk rasa, Syamsir menyebutkan, sejauh ini yang terganggu adalah ketertiban yang bisa mengarah pada gangguan keamanan.

Tentang tudingan adanya man- tan pejabat yang menunggangi unjuk rasa, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto meminta adanya pemahaman karena apa yang dihadapi Indonesia adalah persoalan dunia, bukan hanya Indonesia. ”Ini harus kita hadapi bersama, kita kelola agar kita bisa dengan baik melewati situasi ini. Peran media massa penting untuk memberi pencerahan,” ujarnya.

Saling tuding

Anggota F-PDIP, Aria Bima, menyebutkan, terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM, banyak elemen yang bersikap sama.

Justru Aria menyebutkan, jangan-jangan keputusan menaikkan harga BBM itu yang ditunggangi. Hal itu mungkin terjadi ketika perusahaan besar sudah bersenyawa dengan pengambil kebijakan.

Bagi F-PDIP, kenaikan harga BBM pada 2008 bukanlah kebijakan yang tepat karena tidak sebanding dengan ongkos sosial yang ditanggung rakyat. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM masih merupakan langgam lama dan diperburuk dengan ketiadaan perencanaan yang matang. Janji yang disampaikan pemerintah saat menaikkan harga BBM pada 2005 tidak ada yang terpenuhi, misalnya diversifikasi dan konversi energi yang kacau.

Anggota F-PDIP, Nusyirwan Soejono, menekankan, segala hal yang berkaitan dengan APBN haruslah dibicarakan dengan DPR. Yang jelas, dalam perubahan APBN tidak terdapat pos anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) plus seperti yang dijanjikan pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM.

F-PDIP sekaligus mengklarifikasi pemberitaan media massa yang menyebutkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri setuju dengan kenaikan harga BBM. Menurut Ganjar, Megawati tidak pernah menyatakan setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintah punya kewenangan menaikkan harga. Hanya saja, ketidaktegasan bersikap itulah yang menyebabkan kepanikan masyarakat. Rentang waktu penyampaian rencana kenaikan telah dimanfaatkan para spekulan. (DIK/INU)