Jakarta, Kompas - Pemerintah akan menyamakan harga bahan bakar minyak atau BBM untuk umum di dalam negeri dengan harga minyak di pasar internasional secara bertahap mulai September 2008. Ini dilakukan karena anggaran subsidi akan ditekan lebih rendah dan pemerintah ingin mengarahkan kebijakan harga BBM pada mekanisme penyesuaian otomatis dengan harga dunia.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (16/5). Menurut Boediono, kebijakan pemerintah adalah menaikkan harga BBM rata-rata 30 persen secara serentak pada tahap pertama. Kemudian, mulai September, Oktober, dan November 2008 pemerintah akan memberlakukan kartu kendali (smart card) atau perangkat yang disebarkan untuk mengontrol subsidi BBM.

Tidak akan ragu

Harga BBM yang dibeli tanpa menggunakan kartu kendali akan disamakan dengan harga pembelian di pasar dunia atau sama dengan harga pembelian industri secara bertahap. Pemerintah tidak ragu memberlakukan harga pasar dunia di dalam negeri karena langkah ini sudah dilakukan di banyak negara dan berhasil menekan subsidi BBM.

”Negara miskin seperti Timor Leste sudah memakai sistem otomatis, juga Filipina dan Kamboja. Itu arah yang kami tuju. Namun, penyesuaiannya dilakukan bertahap,” ujar Boediono.

Pada 15 Mei 2008, harga jual premium di pasar internasional sudah setara Rp 9.450 per liter. Sementara harga jual untuk masyarakat umum di Indonesia hanya sebesar Rp 4.500 per liter. Dengan kenaikan sekitar 30 persen, harga jual premium akan ada pada posisi Rp 6.000 per liter. Artinya, pemerintah masih akan menyubsidi Rp 3.450 per liter.

Jika volume pengguna BBM bersubsidi terus bertambah di atas target 39 juta kiloliter, subsidi BBM diperkirakan bisa mencapai Rp 190 triliun, jauh di atas target APBN Perubahan 2008, yakni Rp 126 triliun. Oleh karena itu, untuk menahan agar subsidi BBM tetap pada posisi Rp 126 triliun, pemerintah memberlakukan kartu kendali.

Setelah kartu kendali diberlakukan, Pertamina akan mengumumkan dua jenis harga jual untuk tiap jenis BBM. Pertama, harga jual BBM industri. Kedua, harga BBM untuk umum yang akan bergerak mengikuti harga di pasar dunia.

”Kalau BBM tidak dinaikkan, uang pemerintah dibakar habis untuk subsidi. Lebih baik kami ambil untuk digunakan pada masyarkat dengan BLT (bantuan langsung tunai),” ujarnya.

Boediono menyebutkan, pemerintah sudah mengusulkan agar penyaluran BLT diperpanjang ke tahun 2009, selama 12 bulan penuh.

Protes berlanjut

Sementara itu, aksi penolakan kenaikan harga BBM di Banten berlanjut. Jumat kemarin, giliran Depo Pertamina di daerah Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten, didemo mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari Front Aksi Mahasiswa (FAM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi terminal transit PT Pertamina Unit Pemasaran III Tanjung Gerem sekitar pukul 14.00.

Mereka membawa kertas karton bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM, dengan alasan akan menyengsarakan rakyat. Dalam pernyataan sikapnya, para mahasiswa mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM.

Pekerja perikanan

Bukan hanya kalangan mahasiswa yang menolak. Masyarakat Perikanan Nusantara mengingatkan, kenaikan harga BBM tidak hanya menimbulkan kemerosotan aktivitas nelayan, tetapi juga memukul industri perikanan. Usaha pengolahan perikanan terancam melakukan perampingan pekerja akibat pasokan bahan baku tersendat.

Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara Shidiq Moeslim, Kamis di Jakarta, mengemukakan, industri pengolahan ikan akan sangat terpukul akibat kenaikan harga BBM. Penyebabnya, pasokan bahan baku diperkirakan ikut turun drastis karena nelayan berhenti melaut.

Keterpurukan industri perikanan, kata Shidiq, saat ini sudah mulai terlihat. Di Banyuwangi, Jawa Timur, industri pengolahan ikan yang semula berjumlah sembilan pabrik kini telah tinggal satu pabrik akibat kendala bahan baku dan melemahnya daya saing.

Wakil Ketua I Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia Is Sjafruddin mengatakan, sektor perikanan tangkap telah berupaya mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dengan melakukan modifikasi peralatan tangkap untuk melakukan penghematan BBM, di antaranya memperbesar ukuran jaring. Namun, upaya penghematan itu hanya mampu menekan biaya BBM sekitar 12 persen. (NTA/lkt/oin)