SUKARDI RINAKIT

Hormat saya kepada Bung Karno yang dengan takzim dan sepenuh hati mengatakan, ”Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa bagi bangsa. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, belumlah pekerjaan selesai.”

Hormat saya kepada Bung Hatta yang dengan hati nurani dan keteguhannya mengingatkan, ”Lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.”

Saya tidak bisa hormat kepada seorang pemimpin yang mengatakan bahwa para penerima bantuan langsung tunai (BLT) supaya mendemo para demonstran yang tidak setuju kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Penulis juga tidak bisa hormat kepada seorang pemimpin yang mencari cara mudah, langsung menaikkan harga BBM sebelum mati-matian mencari alternatif jalan keluar yang mungkin.

Bagi mereka itu, sebutan sebagai pemimpin tak lebih dari sekadar embel-embel. Tak ada karakter negarawan. Sulit memasukkan mereka dalam deretan tokoh republik yang patut dihormati.

Rakyat yang sabar

Padahal, mudah sekali memimpin rakyat Indonesia. Mereka adalah rakyat yang sabar, yang umumnya bisa menerima apa pun kebijakan pemerintah. Mereka bisa bertahan dalam kondisi buruk sekali pun. Daya tahan untuk menderita ini akan semakin hebat jika mereka melihat kesungguhan pemimpin mereka melakukan pembelaan.

Namun, kenyataannya, jangankan pembelaan dan menempuh jalan alternatif demi rakyat, dialog dengan para mahasiswa, aktivis, dan para pemikir yang kritis pun tidak dilakukan oleh pemerintah. Barangkali sejarah republik memang harus begini.

Akibatnya, simpul sejarah yang akan segera mengikat kita hari-hari ini adalah memanasnya suhu politik secara ekstrem.

Tindakan represif oleh polisi di Kampus Universitas Nasional, Sabtu (24/5), telah menyulut sumbu-sumbu kekecewaan publik yang jejaringnya menyebar secara nasional.

Peristiwa itu bukan saja menghancurkan kewibawaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selama ini mengusung nilai-nilai demokrasi sebagai bangunan citranya, tetapi juga memberikan amunisi kepada para mahasiswa dan aktivis untuk mulai bergerak.

Siapa pun yang tidak bergerak, dia akan dicap ”busuk”. Kalau politisi, ya, politisi ”busuk”. Kalau partai politik, ya, partai ”busuk”.

Meski demikian, menurut hemat saya, gerakan demonstrasi saat ini belum akan menghebat. Ini disebabkan oleh banyak kelompok strategis seperti pengusaha dan militer prorakyat yang belum mau terlibat.

Sebagiannya karena traumatik dengan peristiwa 1998 yang berbuntut kerusuhan tidak terkendali. Mereka akan turun tangan jika gerakan mahasiswa ini terus berlanjut dan polisi meresponsnya dengan kekerasan. Jika itu tidak terjadi, sulit memancing mereka keluar dari sarangnya.

Hal lain yang akan mendorong mereka keluar dari kerangkeng ”keraguan” untuk memberikan dukungan kepada para demonstran adalah meluasnya konflik horizontal.

Jika karena kenaikan harga BBM banyak pengusaha menengah dan kecil gulung tikar, pengangguran membengkak, urbanisasi tak terbendung, dan konflik tersulut antarrakyat miskin karena BLT, kelompok strategis tersebut tentu akan menentukan sikap.

Jika hal itu terjadi, eskalasi politik tak akan mudah lagi dibendung pemerintah. Kelompok strategis itu tidak saja menjadi sandaran bagi daya tahan para demonstran, tetapi juga berperan sebagai magnet yang akan menarik massa pinggiran untuk bergabung dalam aksi. Kerja sama kelas menengah dan massa periferal seperti ini sulit ditundukkan oleh kekuasaan.

Sekadar embel-embel

Peluang terjadinya skenario seperti di atas terbuka lebar jika pemerintah tidak mengantisipasi dampak lanjut dari pemberian BLT sebab kebijakan itu sejatinya tak lebih dari sekadar embel-embel. Dalam perspektif budaya politik, BLT itu bisa disebut udhik-udhik—sekadar tebar pesona dengan cara menyebar uang receh kepada rakyat. Akibatnya, rakyat saling sikut, rebutan tidak karuan.

Langkah pemberian BLT tentu saja bukan langkah mendasar dan bijak apabila kita memperhitungkan karakter kita yang melodramatik. Kebijakan udhik-udhik itu justru melemahkan kepribadian juang kita.

Sebaliknya, ia memperkuat karakter melodramatik yang sebagian cirinya adalah mudah bosan, mudah lupa, mudah kasihan, tahan menderita tapi mudah iri, dan gampang menilai pihak lain tidak adil.

Jika hari-hari ke depan nanti yang menguat adalah karakter mudah iri dan gampang menilai pihak lain tak adil, BLT akan menjadi pemicu meledaknya konflik horizontal yang dapat melumat republik.

Oleh sebab itu, para pemimpin masa kini jangan mengkhianati Bung Karno dan Bung Hatta. Jangan merasa sudah berbuat banyak bagi republik. Jangan pula menjadikan republik sebagai embel-embel pihak asing.

Lebih baik kita miskin, tapi bebas. Atau, biar Indonesia tenggelam ke dasar lautan.