Ada dua perkembangan terbaru yang luput dari pemberitaan. Pertama, neraca perdagangan untuk pertama kali setelah krisis mengalami defisit pada bulan April 2008, yaitu sebesar 524 juta dollar AS. Penyebab defisit adalah perpaduan antara penurunan ekspor dan peningkatan impor, baik migas maupun nonmigas. Penurunan ekspor terutama disebabkan oleh kemerosotan ekspor kelompok barang lemak dan minyak hewan/nabati, khususnya minyak sawit (crude palm oil).

Kedua, defisit perdagangan bahan bakar minyak (BBM) selama empat bulan pertama tahun ini melonjak sangat tajam. Pemburukan defisit neraca perdagangan BBM yang tak terkendali sudah berlangsung selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2002 dan 2003, defisit masih sekitar 2 miliar dollar AS. Pada tahun 2004 naik lebih dari dua kali lipat menjadi 4,2 miliar dollar AS. Lalu meroket menjadi rata-rata 8,5 miliar dollar AS pada tahun 2005 dan 2006.

Peningkatan masih berlanjut pada tahun 2007 menjadi hampir 10 miliar dollar AS. Selama Januari-April 2008 defisit BBM sudah mencapai 5 miliar dollar AS. Jika kecenderungan peningkatan pada empat bulan pertama ini berlanjut, defisit neraca perdagangan BBM bisa menembus 15 miliar dollar AS.

Tak perlu terjadi

Kedua contoh itu memang baru sebatas gambaran perkembangan satu bulan saja. Namun, kita sangat menyayangkan pemburukan tersebut karena sebetulnya tak perlu terjadi. Di tengah perkembangan global yang serba tak menentu, kita harus mampu memanfaatkan celah sekecil apa pun untuk memperkuat diri. Kita tidak boleh lengah sekejap pun.

Jika kita terus waspada, cadangan devisa tak perlu turun hingga hampir 2 miliar dollar dalam dua minggu terakhir, dari 58,8 miliar dollar AS pada posisi 23 Mei 2008 menjadi 56,9 miliar dollar AS pada 6 Juni 2008. Penurunan ini berpotensi memperlemah nilai rupiah—atau setidaknya menghambat penguatan nilai tukar sebagaimana terjadi di kebanyakan negara tetangga—sehingga turut menambah tekanan pada laju inflasi.

Laju inflasi juga sebetulnya masih bisa ditekan jika pengelolaan stok dan distribusi kebutuhan pokok dengan segala perangkat penunjangnya memperoleh perhatian lebih jeli.

Laju inflasi yang tergolong tinggi dalam dua bulan terakhir tentu bukan semata-mata karena kenaikan harga BBM. Sebelum harga BBM naik sekalipun, harga elpiji dan minyak tanah sudah ”menggila” dan menjadi penyumbang utama inflasi. Pada bulan April, misalnya, inflasi bulanan yang sebesar 0,57 persen, tiga perempatnya (0,43 persen) disumbangkan oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar.

Kejadian serupa berlanjut pada bulan Mei. Hanya saja, kali ini diperparah oleh kenaikan harga bahan makanan. Kelalaian dari sisi pengelolaan kebijakan seperti itulah yang menyebabkan inflasi inti (core inflation) di Indonesia sangat tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Kesalahan fatal kita adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Impor BBM tak terkendali karena selama belasan tahun kita tak kunjung menambah kapasitas produksi kilang minyak. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan meningkatkan produksi nafta (hasil sampingan dari kilang) sehingga kita tak bisa ”membantu” peningkatan daya saing industri petrokimia dan ribuan pelaku di industri hilir, dalam menghadapi pesaing-pesaing utama yang sedang mengalami tekanan lebih berat karena miskin sumber daya alam.

Industri manufaktur tertekan

Akibatnya, industri manufaktur tidak bisa memberikan sumbangan maksimal untuk memperkokoh landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sekaligus meredam tekanan sosial. Sebaliknya, industri manufaktur terus mengalami tekanan dari segala arah. Dalam tiga tahun terakhir, industri manufaktur hanya mampu tumbuh 4,6 persen. Itu pun dengan kecenderungan kian melemah.

Kalaupun kita anggap era migas telah berakhir, sebetulnya kita masih memiliki banyak komoditas yang hampir semua menikmati booming, di antaranya karet, minyak sawit, kopra, kopi, cokelat, bubur kertas dan kertas, timah, batu bara, aluminium, nikel, tembaga, emas. Berdasarkan kajian Bank Dunia (East Asia & Pacific Update, April 2008), Indonesia seharusnya menikmati dampak peningkatan pendapatan neto positif dari perbaikan terms of trade selama kurun waktu 2004-2008.

Adalah kewajiban pemerintah dan kita semua untuk memastikan bahwa efek neto positif terhadap pendapatan tersebut terdistribusikan dengan lebih merata, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kian tertekan akibat kenaikan harga makanan dan BBM.

Rakyat kian tak sabar lagi menunggu janji-janji muluk. Bukan sekadar bagi-bagi uang BLT atau kredit usaha rakyat (KUR) yang absurd itu, melainkan segala upaya yang bermuara pada peningkatan produktivitas jangka pendek hingga jangka panjang, terutama di sektor pertanian dan industri manufaktur, karena kedua sektor itu merupakan tumpuan hidup utama mayoritas penduduk Indonesia.

Pemerintah tak boleh berpangku tangan dengan sekadar lebih membiarkan mekanisme pasar bekerja. Saatnya untuk mengedepankan kebijakan industrial yang lebih progresif (active industrial policy) yang diintegrasikan dengan kebijakan energi dan kebijakan pertanian. Menyinergikan segala potensi sumber daya alam untuk memperoleh hasil yang optimal bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah wujud dari syukur kita atas karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada bangsa ini.