Medan, Kompas - Keterwakilan perempuan dalam parlemen belum menyentuh kesadaran partai politik. Keterwakilan perempuan masih jadi bagian dari kewajiban melaksanakan undang-undang. Artinya, masih ada unsur pemaksaan di sana.

Hal itu dikatakan dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah PhD, selepas dialog publik ”Menjamin Keterwakilan Perempuan sebagai Caleg Nomor Jadi dalam Pemilu 2009” yang diselenggarakan Forum Perempuan Sumatera Utara, Kamis (3/7).

Menurut Chusnul, perempuan sendiri harus berjuang untuk mendapatkan tempat dalam legislatif. Pelan-pelan kesadaran akan keterwakilan perempuan akan terjadi. Jika dulu keterwakilan perempuan di daerah hanya 1 persen, kini sudah mulai meningkat. Di Bukit Tinggi, misalnya, sudah 25 persen dan di Yogyakarta 22 persen.

Dialog publik itu juga dihadiri empat perwakilan parpol, PDI-P, PPIB, PPB, dan PDK, dari 11 partai yang diundang. Para aktivis perempuan berpendapat selama ini masih sulit mendapatkan posisi dalam legislatif.

Tahun ini tujuh kabupaten akan melakukan pilkada langsung, yaitu Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batubara, Tapanuli Tengah, Dairi, Langkat, dan Deli Serdang.

Maya Manurung, aktivis di Forum Perempuan Sumatera Utara, mengatakan, aktivis perempuan mempunyai calon di Dairi dan Batubara. ”Kami juga menawarkan 120 aktivis perempuan yang potensial ke parpol di Sumut,” katanya.

Empat partai yang datang ke acara itu menyatakan bersedia menerima mereka masuk ke partai. Namun faktanya, sulit bagi perempuan untuk menjadi calon legislatif.

Perempuan di Sumut masih jarang yang menduduki posisi pengambil keputusan. Meskipun jumlah perempuan di Sumut mencapai 50,2 persen dari jumlah penduduk, data yang dikeluarkan Forum Perempuan Sumatera Utara menunjukkan hanya baru tiga perempuan atau 4,1 persen yang duduk di eselon II dalam pemerintahan di Sumut.

Sebanyak 13 persen duduk di eselon III dan ada lima hakim atau 33,26 persen. Sementara perempuan yang duduk di kursi DPRD Sumut hanya 7 persen atau lima orang.

Chusnul mengatakan, perempuan mampu menjadi pemimpin. ”Negara ini tidak hanya membutuhkan perempuan yang berkualitas, tetapi juga laki-laki yang berkualitas,” katanya.

Selepas dialog ini, Koalisi Perempuan Sumut akan mengawal komitmen parpol soal keterwakilan perempuan, mengimbau perempuan untuk berani masuk parpol, dan terus beraksi damai menolak kekerasan. (WSI)