Medan, Kompas - Pemerintah Indonesia tetap harus membayar ganti rugi sesuai tahun buku kepada Jepang untuk bisa mengelola Proyek Asahan yang akan habis masa pengelolaannya oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum pada tahun 2013. Tahun 2010, Indonesia akan kembali berunding dengan Jepang terkait pengelolaan kembali Proyek Asahan.

Menurut Ketua Badan Otorita Asahan Effendi Sirait di Medan, Rabu (2/7), dalam master of agremeent antara Pemerintah Indonesia dan Jepang yang ditandatangani tahun 1975 dinyatakan, Indonesia bisa mengelola sepenuhnya Proyek Asahan pada tahun 2013 dengan syarat harus membayar ganti rugi sesuai tahun buku proyek tersebut.

Effendi menuturkan, tahun 2008 Pemerintah Indonesia sudah membentuk tim negosiasi yang akan melakukan perundingan dengan pihak Jepang pada tahun 2010.

Proyek Asahan yang ditandatangani Indonesia dengan Jepang 33 tahun silam berupa pabrik peleburan aluminium, yakni PT Inalum di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, dan dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siguragura dan Tangga. Kedua PLTA ini merupakan PLTA terbesar yang pernah dimiliki Indonesia dengan kapasitas daya listrik mencapai 650 megawatt (MW). Namun, karena kedua PLTA tersebut dikelola Inalum, listrik dari pembangkit itu tak bisa mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara dan sekitarnya.

Effendi mengatakan, Indonesia masih belum mengetahui berapa besar nilai tahun buku Proyek Asahan ini. Namun yang jelas, menurut dia, Indonesia sudah bertekad mengambil alih proyek tersebut. ”Nilai tahun bukunya nanti dikurangi dengan jumlah saham Indonesia di Proyek Asahan sebesar 42 persen,” katanya.

Pemerintah Provinsi Sumut melalui Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Eddy Syofian mengungkapkan, Proyek Asahan harus sudah dikelola Indonesia sepenuhnya pada tahun 2013. Hal ini karena selama dikelola Jepang, Proyek Asahan tidak berkontribusi apa pun dalam mengatasi krisis listrik di Sumut, padahal di sana terdapat PLTA dengan kapasitas terbesar se-Indonesia.

Listrik dari PLTA Siguragura dan PLTA Tangga sempat masuk ke sistem listrik PLN sebesar 45 MW pada saat beban puncak (18.00-22.00). Namun, itu pun PLN harus mengembalikannya lagi ke PT Inalum pada siang hari. (BIL)