Jakarta, Kompas - Di tengah tren kenaikan suku bunga, lonjakan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, pertumbuhan kredit perbankan nasional justru bertambah kencang. Pertumbuhan kredit terutama dipicu oleh kebutuhan modal kerja yang meningkat di sektor pertambangan dan perkebunan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman Hadad saat jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (3/7) di Jakarta, menjelaskan, sebagian besar kredit yang disalurkan perbankan digunakan untuk kegiatan produktif.

Hingga Mei 2008, posisi kredit perbankan mencapai Rp 1.138 triliun, tumbuh 31,4 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Pada Juni 2008, kredit bahkan tumbuh makin kencang mencapai 32 persen dibandingkan dengan Juni 2007.

Pertumbuhan kredit tersebut tercatat sebagai yang tercepat sejak masa krisis. Penyaluran kredit yang kencang itu justru terjadi di tengah tren kenaikan suku bunga dan lonjakan inflasi yang sejatinya merupakan faktor negatif bagi pertumbuhan kredit.

RDG kemarin memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bp) menjadi 8,75 persen. Ini merupakan kenaikan 25 bp yang ketiga berturut-turut sejak Mei 2008.

Menurut Muliaman, penyaluran kredit yang cepat tetap dibarengi tingkat kehati-hatian yang tinggi. Buktinya, rasio kredit bermasalah bersih turun dari 1,83 persen pada April 2008 menjadi 1,78 persen pada Mei 2008.

Belum berdampak

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, dari sisi kredit, dampak kenaikan BI Rate baru akan dirasakan pada tiga bulan mendatang. Kalau bunga kredit naik barulah ekspansi usaha akan tertahan.

Menurut dia, besarnya kucuran kredit saat ini dominan dipicu oleh maraknya kegiatan usaha di sektor-sektor berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan dan minyak sawit (CPO) serta proyek infrastruktur yang mendapat jaminan pemerintah.

Usaha pertambangan, energi, dan pertanian marak karena harga produknya tengah meroket. Selain itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga tumbuh kencang dipicu oleh adanya program kredit usaha rakyat yang mendapatkan jaminan pemerintah.

”Bank cenderung hanya berani memberikan kredit bagi nasabah lama dan orang-orang yang sudah dipercaya saja. Ini dilakukan perbankan untuk menghindari kredit macet,” tutur Sofjan.

Mengenai BI Rate, Sofjan menambahkan, levelnya jangan sampai mencapai 10 persen karena akan sangat memberatkan dunia usaha.

Ekonom BNI, Tony Prasetiantono, mengatakan, pertumbuhan kredit yang tinggi dipicu adanya carry over rencana investasi yang sudah diputuskan tahun 2007, tetapi baru terealisasi sekarang.

”Kenaikan BI Rate kemungkinan baru akan berdampak negatif terhadap realisasi investasi pada triwulan IV 2008,” katanya.

Pengamat perbankan, Mirza Adityaswara, mengatakan, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa cukup kencang karena pendapatan masyarakat naik dari kelapa sawit, karet, dan pertambangan sehingga kredit konsumsi masih tumbuh tinggi.

Selain itu, kebutuhan modal kerja naik karena harga bahan baku juga naik. ”Kebutuhan investasi untuk perkebunan dan pertambangan juga naik. Terbukti, angka impor nonmigas tumbuh tinggi,” katanya. (FAJ/OSA)