 |
Jakarta, Kompas - Pemerintah mengharapkan dalam waktu sebulan mendatang telah ada investasi riil pengembangan produksi pangan dan energi. Oleh karena itu, pemerintah mengajak Kamar Dagang dan Industri atau Kadin lebih serius dan konkret mengamankan pasokan pangan serta energi di dalam negeri.
Untuk tujuan itu, pemerintah mendukungnya dengan kebijakan khusus. Contohnya, adanya lahan seluas 302.000 hektar di wilayah Yodom dan Okaba, Merauke, Papua, dan 283.000 hektar di wilayah Kaba dan Kiworo, Merauke, yang siap diolah untuk pengembangan usaha pertanian dalam berbagai bentuk, mulai dari padi, tebu, kelapa sawit, kedelai, hingga pengembangan biofuel,
Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kantor Menko Perekonomian Bayu Krisnamurthi, Kamis (3/7) di Jakarta, seusai Rapat Koordinasi antara Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Umum Kadin MS Hidayat, yang dihadiri Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
Kadin, lanjut Bayu, diminta menyampaikan usulan riil kepada pemerintah, yaitu berisi spesifikasi usaha yang konkret, lokasi yang rinci, dan keluhan terhadap masalah yang ada. Selanjutnya, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan khusus dan cepat untuk mendukung usulan Kadin.
”Jika dihitung dengan matriks waktu, kecepatan respons pemerintah itu bisa dari satu minggu hingga satu bulan sejak usulan masuk. Misalnya, jika ada keluhan soal transportasi, kami akan mengurangi itu dengan kebijakan yang mengurangi ongkos berbisnis,” ujar Bayu.
Sembilan perusahaan
Menurut Bayu, ada sembilan perusahaan yang sudah menyampaikan usulannya ke pemerintah. Namun, Bayu tidak bersedia menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut.
”Mereka tak hanya mengusulkan pengembangan usaha di bidang pangan, tetapi juga energi. Selain itu, kami juga memberikan pilihan lahan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan bibit sapi pedaging,” kata Bayu.
Menanggapi ajakan pemerintah itu, Ketua Umum Kadin MS Hidayat menyatakan, pihaknya akan merambah ke seluruh wilayah. Selama ini, para pengusaha banyak mengeluhkan tentang terjadinya tumpang tindih fungsi lahan di daerah. Hal ini membuat ketidakpastian usaha.
”Kami komplain keras karena tumpang tindih lahan itu bukan hanya terjadi antardepartemen, melainkan juga antara pusat dan daerah. Ini harus diluruskan,” tuturnya.
Di sektor energi, menurut Hidayat, pihaknya menunggu peraturan pemerintah tentang pertambangan di bawah permukaan tanah. Kadin meminta ada komite khusus yang diketuai presiden, tetapi yang disepakati adalah forum bersama antara Kadin dan pemerintah, yaitu menteri dan gubernur.
”Proyek energi yang sudah clean and clear (bersih dan bebas dari masalah) tinggal disetujui di forum itu,” katanya. (OIN)
