Yogyakarta, Kompas - Penyelesaian tahapan jangka pendek pembangunan jaringan jalan lintas selatan atau JJLS kembali mundur. Pembangunan itu sempat ditargetkan selesai pada 2008 kemudian mundur menjadi 2010 sebelum akhirnya target penyelesaian diundur lagi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hambatan utama yang dihadapi belum selesainya proses pembebasan lahan serta semakin melonjaknya harga aneka bahan kebutuhan konstruksi.

Menurut Kepala Bidang Bina Marga Tjipto Haribowo, pemerintah masih menghitung pembengkakan dana pembangunan JJLS. Hingga kini belum ada keputusan terkait cara menyiasati lonjakan biaya. "Belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Kemungkinan bisa dengan optimasi melalui pengurangan target atau ekskalasi dengan penambahan pengucuran dana," ujar Tjipto, Kamis (3/7) saat ditemui di ruang kerjanya.

Pembebasan lahan di Bantul dan Kulon Progo terkendala tingginya harga yang diminta warga sekitar, mencapai paling tinggi hingga Rp 400.000 per meter. Hanya pembebasan lahan di Gunung Kidul yang telah rampung. Dari tiga kabupaten yang dilintasi JJLS, Gunung Kidul yang sanggup menyediakan dana pendampingan 10 persen untuk biaya pembebasan lahan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Gunung Kidul Eko Subiantoro mengatakan, pemerintah daerah tidak menemui masalah terkait pembangunan JJLS. Namun, ia mengeluhkan sering terlambatnya pengucuran dana dari APBD DI Yogyakarta. "Masyarakat sudah menanti selesainya pembangunan jalan ini untuk pembukaan akses ekonomi," kata Eko.

Kemunduran juga menghambat pembangunan jangka panjang yang seharusnya dimulai 2008 dan berakhir 2025. Pembangunan jangka pendek meliputi jalan sepanjang 130,305 kilometer dengan pelebaran aspal menjadi 7 meter. Pembangunan jangka panjang sejauh 117,6 km.

Pembangunan JJLS di Kulon Progo baru sebatas membuat jembatan, sedangkan di Bantul sama sekali belum dimulai. Pembangunan jalan di Gunung Kidul masih berupa pengerasan jalan serta pengaspalan satu lapis dari Giricahyo, Purwosari, menuju Baron, Tanjungsari. Kendala lain yang nanti bakal dihadapi terkait pembuatan terowongan sepanjang 9 km menembus perbukitan karst.

Total pendanaan bagi pembangunan JJLS tahun ini dari APBN mencapai Rp 27 miliar dan Rp 12 miliar dari APBD DIY. Dengan tidak adanya kepastian penyelesaian pembangunan JJLS, menurut Tjipto, akan berdampak pada kemunduran pengembangan ekonomi serta prasarana di wilayah selatan DIY. Namun, kemunduran itu tak berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas karena masyarakat masih bisa mengandalkan jalur lintas tengah. (WKM)