Jakarta, Kompas - Sebagai satu-satunya pengusul hak angket BBM dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Crisnandi meminta fraksinya untuk tidak memaksakan diri memimpin Panitia Khusus Angket BBM.

Pernyataan itu disampaikan Yuddy kepada pers, Jumat (4/7). Alasannya, selain tidak etis karena Fraksi Partai Golkar tidak mendukung usulan angket, hal itu juga bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat.

”Investigasi pelaksanaan hak angket itu diperkirakan akan rumit dan memakan waktu tidak sebentar,” paparnya.

Bila ini terjadi, tambah Yuddy, rakyat akan menilai Partai Golkar sebagai penghambat dan dituduh berusaha menggagalkan pelaksanaan hak angket. Citra Partai Golkar pun akan semakin buruk.

”Sebagai kader Partai Golkar, kami tidak menghendaki hal itu terjadi. Karena itu, sebaiknya partai pendukung hak angketlah yang layak memimpin pansus,” ujar Yuddy, yang pekan lalu mendapat surat teguran tertulis karena sikapnya mendukung usulan angket BBM.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat, yang menolak usulan angket, berupaya untuk masuk dalam unsur pimpinan Panitia Angket. Karena perdebatan soal ini alot, rapat penetapan pimpinan Panitia Angket tentang Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM yang semula dijadwalkan kemarin akhirnya ditunda sampai Rabu (9/7) pekan depan.

Penundaan rapat itu terjadi karena usul Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Hal itu termuat dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Ketua DPR Agung Laksono (Fraksi Partai Golkar) tertanggal 3 Juli 2008. Dalam surat itu dinyatakan, pimpinan DPR menyetujui penundaan sampai waktu yang akan diberitahukan kemudian.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Jumat merupakan hari fraksi sehingga tak lazim rapat dilaksanakan hari Jumat. Priyo juga meyakini penundaan tidak akan mengganggu kelancaran kerja Panitia Angket.

Mengenai usul penundaan yang diajukan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat yang sama-sama tak mendukung penggunaan hak angket BBM, Priyo menukas, ”Mosok gak boleh sama dengan Demokrat?”

Anggota Panitia Angket dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdullah Azwar Anas, menyesalkan penundaan itu, terlebih dua pekan lagi DPR masuk masa reses. Dengan penundaan, tak dimungkiri bahwa yang kental muncul adalah nuansa perebutan pimpinan Panitia Angket sehingga publik bisa-bisa terseret menjauh dari fokus substansi.

Anggota Panitia Angket dari F-PDIP, Bambang Wuryanto, menyebutkan, permintaan penundaan merupakan mekanisme yang biasa terjadi di DPR. Sah- sah saja jika kemudian ada yang memersepsikan permintaan penundaan itu untuk mengaburkan momentum.

Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) mengharapkan hak angket BBM dapat membatalkan kenaikan harga BBM secepatnya. Juga, dapat membongkar mafia perminyakan dan gas, mulai dari operator, broker, sampai distributor. (SUT/DIK)