
Jumat, 18 Juli 2008 | 03:00 WIB
Transformasi ekonomi secara dramatis beberapa dekade terakhir membawa pula konsekuensi yang tak mengenakkan bagi Korsel. Jika pada masa lalu Korsel putus asa menghadapi ledakan jumlah penduduk, dewasa ini negara itu bergulat dengan krisis demografi akut yang bisa mengancam masa depan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan standar hidup warganya.
Penyakit khas negara maju. Bedanya, tidak ada negara lain di dunia yang mengalami penuaan struktur demografi secepat Korsel. Struktur usia penduduk yang menua ini akan menjadi beban secara ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan kelompok usia produktif pembayar pajak karena membengkaknya kebutuhan anggaran bagi dana pensiun, jaminan kesehatan, dan tunjangan hari tua.
Secara demografis, struktur penduduk Korsel sekarang ini memang masih muda. Pada tahun 2005, proporsi penduduk usia di atas 65 tahun hanya sekitar 9 persen, jauh di bawah rata-rata negara maju yang 15 persen. Namun, dengan terus meningkatnya angka harapan hidup dan angka kelahiran berada di titik terendah, Korsel terancam kehilangan sekitar separuh dari jumlah penduduk yang sekarang ini pada tahun 2100.
Dengan tingkat kelahiran yang hanya 1,1 persen, pertumbuhan penduduk Korsel relatif stagnan pada angka 48 juta dalam satu dekade terakhir. Tingkat kesuburan masyarakat Korsel terus menurun dari 6,0 (artinya setiap wanita usia produktif melahirkan rata-rata enam anak) pada tahun 1960, menjadi rata-rata hanya 2,1 anak (1983), dan 1,5-1,7 anak (pertengahan 1980-an hingga pertengahan 1990-an), dan 1,1 anak pada tahun 2006, atau terendah di dunia.
Sementara angka harapan hidup bertambah 29 tahun sejak Perang Korea, mencapai rata-rata 78,6 tahun pada tahun 2005, atau di atas AS dan hanya sedikit di bawah Jepang. Dengan kecenderungan tersebut, pada tahun 2050 separuh penduduk dewasa Korsel akan berusia di atas 60 tahun dan setiap tahun akan lebih banyak manula yang merayakan ulang tahun ke-90 ketimbang bayi yang lahir.
Proyeksi terakhir pemerintah yang dikutip oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), proporsi penduduk usia tua akan mencapai 38 persen dari total penduduk pada tahun 2050. Artinya, jika 55 tahun lalu ada 18 penduduk usia 20 untuk setiap satu manula (usia 65 tahun ke atas), tahun 2050 terbalik, tiga manula untuk setiap bayi yang lahir.
Sebagai konsekuensinya , beban biaya untuk dana pensiun serta jaminan dan tunjangan hari tua akan melonjak dari 0,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun 2005 menjadi 25 persen lebih tahun 2050.
Enggan menikah
Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan aging society sebagai suatu kondisi di mana proporsi penduduk manula mencapai sedikitnya 7 persen dari total penduduk, dan aged society jika proporsi manula sedikitnya 14 persen dari total penduduk, serta super aged society jika porsi manula sedikitnya 20 persen.
Korsel, menurut CSIS, sudah melampaui batas pertama itu pada tahun 2000 dan akan melampaui batas kedua tahun 2018 dan batas ketiga diperkirakan tahun 2026, jauh lebih cepat dari negara-negara maju lain. Jika Perancis memerlukan waktu 115 tahun, AS 71 tahun, dan Jepang 24 tahun untuk mencapai status aged society, Korsel hanya perlu 18 tahun.
Berdasarkan survei global yang dikutip media massa Korsel, kelompok muda Korsel berada di urutan teratas yang enggan untuk menikah. Data Korean National Statistical Office (KNSO) menunjukkan, wanita Korsel juga menunjukkan kecenderungan untuk menunda menikah atau punya anak, dengan usia rata-rata menikah meningkat dari 24,8 tahun (1990) menjadi 27,7 tahun (2005).
The Korean Times akhir tahun lalu melaporkan, sebesar 32 persen sekolah dasar di Korsel harus ditutup akibat rendahnya angka kelahiran di negara itu. Sekitar 2,4 persen SMP dan 0,5 persen SMA bernasib sama karena kekurangan siswa.
Multikultural
Isu lain yang menjadi persoalan besar bagi sebuah Korea modern adalah isu multikultural, terutama yang muncul sebagai akibat semakin intensifnya interaksi masyarakat Korsel dengan warga asing dari negara lain yang bermukim di Korsel.
Meski masih terlalu dini bagi Korsel untuk disebut multicultural society dan cosmopolitan country, jumlah warga asing yang bekerja atau bermukim di negara itu cenderung terus meningkat pesat dari tahun ke tahun dan akan menjadi persoalan bagi Korsel yang berambisi menjadi financial hub Asia Timur.
Data KNSO menyebutkan angkanya dewasa ini mencapai 1,3 juta orang, berasal dari lebih dari 40 negara. Itu berarti sekitar 2 persen penduduk Korsel yang 48,18 juta orang.
Angka ini tak termasuk turis yang jumlahnya sekitar 6-7 juta setahun atau pebisnis atau pelancong lain yang datang untuk kunjungan singkat. Lebih dari separuh perusahaan terbesar dunia yang masuk jajaran daftar Fortune 500 sekarang ini memiliki kantor atau beroperasi di Korsel.
Definisi cosmopolitan country adalah suatu negara di mana masyarakat dari berbagai latar belakang bangsa hidup bersama dengan membawa pengaruh budaya masing-masing.
Isu multikultur menjadi lebih kompleks dengan kecenderungan meningkatnya angka perkawinan antarbangsa atau antaretnis di Korsel, dari hanya 4.710 kasus (1990) menjadi 43.121 kasus (2005) dan hampir 40.000 kasus per tahun dua tahun terakhir.
Jika semula perkawinan yang terjadi lebih banyak antara anggota pasukan Amerika Serikat di Korsel dan wanita setempat, kini pria Korsel di pedesaan yang sulit mendapatkan istri perempuan Korsel, juga banyak melakukan perkawinan dengan perempuan dari beberapa negara Asia, terutama Vietnam, China, Mongolia, Thailand, Rusia, Filipina, dan Indonesia. Jumlah anak hasil perkawinan antarbangsa juga meningkat dari 6.121 (2005) menjadi 7.998 (2006) dan 13.445 (2007)
Dari lebih 1 juta orang asing itu, sekitar 28 persen tinggal di Seoul. Di ibu kota ini saja ada lebih dari 10 perkampungan warga asing (Koreana, Vol 22 No 2 2008), termasuk yang terbesar adalah komunitas China Korea di Yanbian Street, komunitas Perancis di Seorae Village dan komunitas Jepang di Little Tokyo.
Adanya konsentrasi komunitas warga asing di Korsel juga terwakili oleh keberadaan nama-nama jalan yang merepresentasikan nama negara asal, di antara nama-nama jalan dalam bahasa Korea yang sulit dieja, seperti Nepalese Street, Central Asian Street, Philippine Street, Russian Street, Nigerian Street, Mongolian Tower.
Munculnya fenomena multikultural bisa jadi menunjukkan mulai cairnya nasionalisme etnosentris yang dibangun bangsa Korea sebagai upaya membentengi identitas nasional dari tekanan rezim kolonial Jepang pada kurun 1910-1945. (tat)