Padang, Kompas - Calon siswa yang diterima di sekolah menengah atas negeri di Kota Padang tahun ajaran 2008/2009 dibebani dengan aneka pungutan. Seorang calon siswa diharuskan membayar antara ratusan ribu rupiah sampai Rp 1,7 juta.

Besarnya angka pungutan sekolah itu tidak dibarengi dengan transparansi anggaran pendapatan dan belanja sekolah kepada para siswa baru. Akibatnya, banyak orangtua murid merasa keberatan.

Demikian temuan Badan Antikorupsi (BAKo) Sumatera Barat yang disampaikan kepada DPRD Kota Padang dan Dinas Pendidikan Kota Padang beserta semua kepala SMA negeri di Kota Padang, Jumat (18/7).

Koordinator BAKo Sumatera Barat Charles Simambura melihat adanya kecenderungan swastanisasi sekolah-sekolah negeri dengan cara mengambil aneka pungutan kepada calon siswa baru yang dilekatkan saat pendaftaran ulang. Padahal, sekolah negeri juga menerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

”Banyaknya pungutan itu tidak dibarengi dengan keterbukaan sekolah akan kebutuhan dan pemasukan yang sudah diterima selama ini. Hanya satu sekolah yang memberikan penjabaran anggaran mereka,” kata Charles.

Dari temuan BAKo, sejumlah orangtua siswa juga tidak bisa menolak keharusan untuk membeli pakaian seragam. Beberapa orangtua bahkan harus bolak-balik mengurus pendaftaran karena uang yang mereka bawa tidak cukup untuk membayar semua pungutan.

Aneka pungutan yang dibebankan ke siswa murid antara lain disebut sebagai pungutan komite, sumbangan komite tahap I, iuran komite dua bulan, uang komite wajib, uang sukarela, uang wajib, atau uang seragam dan atribut sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nur Amin mengatakan, besarnya keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah bisa menaikkan peringkat sekolah. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan akan mempercepat sekolah meraih standar internasional. (ART)