Kisruh Buku Sekolah

Yang diperkirakan terjadi, terjadilah! Tahun ajaran baru 2008/ 2009 diawali serba kisruh. Setelah kisruh ujian, kursi, dan uang masuk, sekarang kisruh buku.

Kita hargai maksud pemerintah menyediakan buku murah. Sayang, maksud baik itu tidak diimbangi implementasi dan sosialisasi yang memadai. Maksud baik tidak terwujud.

Naskah buku elektronik atau buku digital yang disediakan Depdiknas ternyata tidak mudah diunduh. Belum semua sekolah punya komputer. Tidak semua tipe komputer bisa mengunduh. Akibatnya, orangtua tetap perlu merogoh kocek lebih dalam. Sama seperti tahun-tahun lalu.

Implementasi jadi kata kunci. Implementasi mengandaikan pengenalan lapangan secara tepat, detail, menyeluruh. Ketika kebijakan diciptakan tanpa mempertimbangkan keadaan riil di lapangan, implementasi macet. Konsep yang tersusun rapi, dakik-dakik, tidak connect di lapangan.

Maksud baik memurahkan buku memang kita hargai. Lukratifnya bisnis buku sekolah termasuk faktor perangsang pengusaha buku. Bisnis buku—paduan semangat dagang dan idealisme—membuat pengusaha selalu mencari kiat. Keuntungan dari bisnis buku sekolah dipakai untuk menyubsidi silang judul buku yang seret dalam distribusi.

Ketika pemerintah membeli hak cipta dan memasukkannya ke Jardiknas, penerbit kehilangan kesempatan emas. Untuk beberapa judul buku pelajaran yang sudah dibeli hak ciptanya, penerbit tinggal jadi pengusaha percetakan. Buku yang dijual pun dipatok tidak lebih dari Rp 7.500 per eksemplar.

Dengan kurangnya implementasi dan sosialisasi, lagi-lagi orangtua murid jadi korban. Janji buku murah tidak terjadi. Orangtua tetap dipungut uang buku, mulai dari Rp 200.000 sampai Rp 400.000 per paket. Untuk swasta dari Rp 500.000 sampai Rp 700.000, untuk tingkat menengah atas lebih tinggi lagi. Kesempatan ”kecil” itu pun jadi ”berkah” penerbit yang sigap memanfaatkan.

Ditambah kurang sigapnya birokrasi, bantuan operasional sekolah negeri khusus buku pun tidak kunjung turun. Beban yang ditanggung orangtua juga ditanggung pelaksana di lapangan. Bantuan datang terlambat, apalagi sudah diturunkan dari Rp 22.000 per siswa pada 2007 menjadi Rp 11.000 pada 2008.

Kurangnya implementasi dan ketidakcekatan birokrasi lagi-lagi menjadi akar masalah praksis pendidikan, di antaranya ujian nasional, sekarang buku sekolah. Kisruh rutin, terjadi sebelum tutup tahun dan awal tahun ajaran baru, jangan-jangan isyarat belum siapnya birokrasi ketika anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dipenuhi!

***

Ajakan Raja Arab Saudi

Ajakan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud terasa menyejukkan. Kiranya, ajakan itu perlu mendapat perhatian dan, lebih penting lagi, diwujudkan.

Saat membuka konferensi antariman seluruh dunia di Madrid, Spanyol, Raja Abdullah, yang bertindak sebagai tuan rumah, mengajak umat dari berbagai agama di dunia agar menjauhi ekstremisme dan mendorong rekonsiliasi.

Di hadapan hampir 300 pemimpin agama—Yahudi, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Taoisme—para politisi, dan pemimpin budaya dari 50 lebih negara, Raja mengingatkan perbedaan tak harus membuat terjadinya pertikaian. Pemimpin Arab Saudi itu juga mengatakan konflik besar dalam sejarah umat manusia tidak disebabkan agama, melainkan oleh orang-orang yang menafsirkan agama secara keliru.

Sungguh menarik konferensi diselenggarakan di Spanyol. Sejarah mencatat, toleransi antarumat beriman Yahudi, Kristen, dan Islam pernah menikmati masa keemasannya di Spanyol, lebih dari 500 tahun silam. Semangat dan roh toleransi itulah yang hendak diangkat dan kemudian diupayakan untuk menghidupi hubungan antarbangsa dan umat beragama saat ini.

Juga sungguh menarik, ajakan itu datang dari pemimpin Arab Saudi, sebuah negara yang oleh sementara kalangan dinilai masih perlu mengembangkan pluralisme agama. Akan tetapi, dengan pernyataan itu, tergambar jelas seperti apa sebenarnya Arab Saudi itu. Bahwa Arab Saudi terbuka dan menjunjung tinggi toleransi, mendorong rekonsiliasi, dan menolak ekstremisme.

Pernyataan Raja Abdullah adalah sebuah langkah besar. Karena itu, mantan PM Inggris Tony Blair mengatakan, ”Raja membuat reformasi besar.”

Secara umum, memang, situasi dunia dililit oleh ”krisis damai” oleh saling curiga antarumat beragama, yang di suatu wilayah melahirkan konflik dan peperangan.

Karena itu, toleransi yang mendorong terciptanya rekonsiliasi harus terus didorong. Bukankah berkat toleransi, manusia yang serba terbatas dan berbeda-beda dapat saling menghargai, menghormati, dan menerima, sehingga lahir kehidupan dalam kasih persaudaraan sejati antarumat manusia, apa pun agama, warga bangsa, suku, dan kebudayaannya.