Oleh Mohamad Sobary

”Kewibawaan dan kredibilitas Kejaksaan Agung rontok,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa (Kompas, 9/7/2008).

Dari jarak jauh, tak mendengar langsung dan tak melihat wajahnya saat menyatakan hal itu. Sulit bagi saya untuk menduga, Jaksa Agung mengeluh atau memprotes rontoknya kewibawaan dan kredibilitas lembaga yang ia pimpin.

Kewibawaan dan kredibilitas adalah perkara penting. Tiap pejabat harus memiliki kewibawaan dan kredibilitas. Tiap lembaga dibangun dengan harapan bisa memiliki keduanya. Tetapi, setahu saya, sejak Orde Baru hingga hari ini, Kejaksaan Agung tak pernah—mungkin belum—punya kewibawaan maupun kredibilitas. Jadi, apa yang rontok dan kapan?

Trenyuh

Maka, bila Jaksa Agung mengeluh, apa yang dikeluhkan? Jika Jaksa Agung memprotes, kepada siapa protes ditujukan? Saat Abdurrahman Saleh menjabat Jaksa Agung, saya ke kantor itu ditemui sang jaksa agung dan sejumlah besar ”jagung” muda, termasuk Hendarman sendiri.

Saat itu saya merasa trenyuh—campur aduk antara prihatin dan sedih—karena mendengar sendiri keluhan memilukan dari seorang pejabat penegak hukum itu.

”Di mata publik, kami kini terpojok, serba buruk, salah terus, dan KPK yang dipuja-puja,” katanya. Salah seorang memberi gambaran suasana psikologis di kantor itu dengan mengatakan, setiap bertemu wartawan dalam shalat Jumat di masjid kantor mereka, mereka amat berhati-hati agar bila ditanya, jawabannya tidak simpang siur satu sama lain.

Mereka merasa Kejaksaan Agung dipojokkan? Langkah penting yang diambil, tak didukung otoritas lebih tinggi. Tak ada pihak yang mendukung mereka. Media pun cenderung ”menyerang”.

Saya prihatin dengan keruwetan ini. Apa kebutuhan mereka? Pembentukan citra yang sehat? Mengubah citra negatif menjadi lebih baik dengan keterampilan di bidang kehumasan yang meyakinkan, meniru kecanggihan komunikasi politik AS? Atau meminta semua media memberitakan hal-hal positif lembaga itu dan sementara melupakan yang negatif?

Semua ini mungkin dan bisa diwujudkan tanpa kelihatan terlalu melacurkan diri, tanpa terkesan menipu pandangan dan kesadaran publik. Ahli komunikasi politik yang canggih bisa melakukannya.

Namun, tunggu dulu. Problem pokok Kejaksaan Agung bukan sekadar kebutuhan citra yang lebih bagus. Lagi pula, kita tahu, citra tak bisa dibuat—apalagi dibuat-buat—dan bohong. Politik pencitraan harus memiliki landasan kebenaran.

Maka, bukan ahli komunikasi politik yang dibutuhkan. Seperti banyak lembaga pemerintah lainnya—misalnya Mahkamah Agung—kebutuhan yang dianggap amat mendesak terletak dalam kinerja dan kesungguhan komitmen pegawainya. Terutama golongan elite dan para pemimpin yang sikap dan mentalitasnya sudah harus ”turun mesin”.

Diperlukan ahli ”bedah” untuk mengoperasi hampir seluruh organ dalamnya. Bagian-bagian vital diamputasi dan diganti. Selebihnya, diperlukan suntikan tenaga baru, muda, dan segar untuk mengganti apa yang sudah telanjur rusak dan tak mungkin lagi diperbaiki.

Kaum tua, yang sudah mapan, makmur, dan tak mau diusik dari comfort zone-nya, merupakan borok yang mengakibatkan pembusukan dari dalam. Semua harus dibuang.

Kaum tua

Apakah kita tidak menghormati orangtua? Hormat. Kita menghormati mereka. Namun, di zaman yang sedang bergejolak ini kita—menurut Bung Karno—harus ”merombak dan menjebol” semua penghalang. Kaum tua, maaf, bukan teman seperjuangan. Mereka tak bisa lagi bersikap progresif-revolusioner sesuai tuntutan zaman.

Selama ini kaum tua di birokrasi pemerintahan hanya sibuk mengurus kenaikan pangkat, perpanjangan jabatan, nebeng, dan menggerogoti fasilitas publik demi kenikmatan pribadi. Mereka itu Kertanegara tua, Jaka Tingkir tua, dan Sutawijaya tua, atau Destaratra, yang sibuk memelihara kepentingan pribadi masing- masing. Apa boleh buat, kaum tua harus dianggap bagian dari sumber masalah yang harus ”dirombak” dan ”dijebol”

Apakah dengan sendirinya kaum muda lebih revolusioner dan memiliki konsep lebih jelas untuk mengubah keadaan?

Kaum muda yang makmur juga bukan kekuatan revolusioner untuk memelihara negara yang ”tak putus dirundung malang” ini. Mereka lebih cepat membeku karena pengaruh kemakmuran duniawi dan watak serakah yang lebih besar dari kaum tua? Mereka membeku karena kemapanan ekonomi, sosial, dan politik.

Kaum muda yang pada masa Orde Baru terampil berlindung di sana-sini dan menjadi onderbow kekuatan-kekuatan mapan jelas tak punya militansi. Bahkan, mereka yang dulu memusuhi Orde Baru dengan sikap tak sabar dan ingin melakukan revolusi ”hari ini juga” kini menyusup ke tubuh partai, mencari keteduhan ekonomi yang lebih pasti. Betapa memalukan! Pantas negeri kita tak bergerak maju.

Kaum muda yang berwatak tua lebih konvensional dari kaum tua. Mereka pun pemuja kemapanan. Kemakmuran, atau aspirasi ingin makmur, membuat jiwa mereka tumpul dan tidak sensitif terhadap kehancuran hidup bangsa. Watak ini harus dirombak dan dijebol.

Sifat ”klik-klik”-an, ”geng-geng”-an, dan perkoncoan, atas dasar sentimen daerah asal, dan etnisitas, kesamaan fakultas, dan fanatisme universitas ibarat penyakit menular yang menjangkiti kaum muda dan berkembang di birokrasi pemerintah maupun swasta. Watak ini harus dirombak.

Tua atau mudah tidak menjadi masalah. Saya tak memusuhi generasi, orang, atau pejabat. Musuh kita adalah keburukan watak, keserakahan, pemuja kemapanan, dan kepentingan pribadi yang menghancurkan keagungan nilai bersama. Semua watak itu harus—sekali lagi—dirombak dan dijebol hingga ke akar-akar serabutnya.

Mohamad Sobary Esais