Surabaya, Kompas - Korban semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan kekecewaan mereka terhadap lima pasangan peserta Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur periode 2008-2013. Tak satu pun dari calon gubernur itu yang berani memberikan jawaban tegas tentang berani atau tidak membuat kontrak politik dengan para korban lumpur Lapindo.

Pertanyaan tentang kontrak politik dengan korban lumpur Lapindo ini muncul sebagai pertanyaan pertama dalam debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang diselenggarakan hari Sabtu (19/7) malam di Taman Tugu Pahlawan, Surabaya.

Hadir sebagai panelis dalam acara yang dihadiri sekitar 500 orang ini adalah pengajar sosiologi Universitas Airlangga, Surabaya, Daniel Sparringa; pengajar komunikasi Universitas Airlangga, Henri Subiakto; dan pengusaha media massa, Dahlan Iskan.

Atas pertanyaan tentang kontrak politik ini, calon gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, yang perlu diselesaikan dalam kasus semburan lumpur Lapindo adalah membuat ganti untung dengan para korban. Adapun Sutjipto menuturkan, para korban yang punya kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam kasus ini.

Soenarjo mengatakan, yang penting diselesaikan dalam kasus lumpur Lapindo adalah unsur manusianya. Jawaban senada disampaikan Achmady, yang mengatakan pentingnya keberpihakan kepada rakyat dalam kasus ini. Sedangkan Soekarwo menyatakan berkomitmen ingin menyelesaikan masalah itu dengan baik.

”Saya kecewa karena pernyataan para calon gubernur itu tak ada yang menjawab pertanyaan, yaitu berani atau tidak membuat kontrak politik. Sebagai calon pemimpin, seharusnya mereka berani untuk bersikap pada masalah Lapindo. Jika jawabannya tidak jelas seperti itu, jangan salahkan kami jika meragukan kemampuan mereka,” kata Soenarto, korban semburan lumpur Lapindo.

Hal serupa disampaikan Sunarsih, korban Lapindo lainnya yang sampai sekarang masih tinggal di pengungsian di Pasar Baru Porong. ”Saya kecewa…. Saya kecewa,” katanya berulang-ulang.

Penanganan kasus lumpur Lapindo juga tidak disinggung kelima pasangan calon saat mereka menyampaikan visi dan misinya di depan DPRD Jawa Timur, 7 Juli 2008.

Ingin bermain aman

Pemerhati politik dari Universitas Airlangga, Moh Asfar, menduga ketidakjelasan jawaban tentang masalah Lapindo ini terjadi karena semua pasangan calon ingin bermain aman dan ada kesadaran bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kasus ini amat terbatas.

”Namun, seharusnya tetap ada komitmen yang jelas untuk para korban lumpur Lapindo. Misalnya, janji untuk memberikan pinjaman modal usaha tanpa agunan atau membantu membangunkan rumah untuk para korban. Komitmen seperti itu dapat dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,” katanya.

Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, Malang, Ibnu Tricahyo menambahkan, tiga hal penting juga tidak terungkap dalam jawaban pasangan calon dalam membentuk pemerintahannya yang bersih, yakni cek dan keseimbangan dalam pemerintah dan DPRD, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Jawaban semua kandidat atas pertanyaan panelis masih berputar-putar dan hanya retorika.

”Tidak ada calon yang ideal bagi pemilih,” ujar Ibnu mengkritik.

Kampanye terakhir

Sebelum menghadiri debat publik, pada pagi hingga siang harinya kelima pasangan peserta Pilkada Jatim masih berkampanye untuk terakhir kali. Sutjipto-Ridwan Hisjam kemarin menutup kampanyenya di lapangan Desa Lajukidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Mereka disambut ribuan pendukungnya mulai pukul 14.00 hingga pukul 15.00.

Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono berkampanye di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tambaksari, Surabaya, dan pelataran GOR Delta Sidoarjo. Sekitar 10.000 pendukung mereka mengikuti kampanye di GOR Tambaksari yang diramaikan artis dari Partai Pelopor, seperti Camelia Malik, Ahmad Albar, dan Ian Antono.

Sementara itu, Soenarjo kemarin berkampanye di Jombang dan Achmady berkampanye di Madura. Sedangkan calon wakil gubernur Saifullah Yusuf berkampanye di Gedung Guru, Lumajang. (IDR/VIN/INA/ENG/NWO/ACI/dwa)