 |
Palembang, Kompas - Peluang mewujudkan pendidikan gratis atau murah di Sumsel sebenarnya terbuka pada era otonomi daerah. Namun, diperlukan kemauan politik kuat, manajemen anggaran, dan menggali kekayaan sumber alam yang sebagian hasilnya dialihkan untuk membiayai pendidikan masyarakat.
Hal itu disampaikan pengamat pendidikan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dharmaningtyas, dan pengamat sosial dari Yayasan Puspa Indonesia Palembang, Tarech Rasyid, Sabtu (19/7) di Palembang. Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta dari praktisi pendidikan, mahasiswa, dan khalayak.
Menurut Tarech, sistem kapitalisme pendidikan saat ini masih mendominasi dan mencengkeram kuat negara Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah saat ini masih belum sadar betul tentang arti penting pendidikan. ”Sehingga bisa dilihat di wilayah perkotaan masih bisa dilihat banyak anak kecil yang tidak bisa mengenyam pendidikan,” katanya.
Padahal, jika berbicara tentang konsep otonomi daerah, Sumsel memiliki modal besar untuk bisa menyejahterakan rakyatnya secara ekonomi dan meningkatkan kualitas pendidikan.
”Mengapa tidak memperbesar porsi pendapatan asli daerah dengan menggali kekayaan migas dan perkebunan kita? Jika pemerintah punya political will, sebenarnya Sumsel bisa mewujudkan pendidikan gratis ataupun setidaknya pendidikan murah,” kata Tarech.
Oleh karena itu, untuk memulai di tingkat daerah, diharapkan pemimpin baru di Sumsel merupakan pasangan orang yang memiliki visi pendidikan kuat.
Kesenjangan pendidikan
Dharmaningtyas menyoroti soal kebijakan pendidikan di Indonesia yang justru memperlebar jurang antara kaum kaya-pandai dan kaya-tidak pandai dengan kaum miskin-pandai dan miskin tidak pandai.
”Kebijakan pendidikan kita tidak memberi kesempatan bagi kaum miskin-pandai dan miskin-tidak pandai untuk melakukan mobilitas vertikal menjadi kaya-pandai,” katanya.
Padahal, pemerintah yang baik dan mencintai rakyatnya seharusnya tidak menerapkan pola pendidikan yang seperti itu. Seharusnya, kaum miskin-pandai dan miskin-tidak pandai tetap diberi kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas sehingga mereka bisa meningkatkan status sosial dan ekonominya.
”Jika ini terwujud, majulah bangsa ini. Jangan lupakan hakikat pendidikan memanusiakan manusia,” ujar Dharmaningtyas.
Sebaliknya, semua kebijakan, mulai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sampai Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, justru tidak memberi peluang itu. Sebagian besar sekolah berkualitas dan baik hanya bisa diakses kaum kaya-pandai. (ONI)
