Jakarta, Kompas - Indonesia harus mewaspadai ancaman baby booming tahap II apabila program Keluarga Berencana kurang mendapat dukungan. Komitmen politis dan operasional dari berbagai pihak untuk program Keluarga Berencana saat ini makin memudar.

”Indikasi terjadinya baby boom tahap II ini bukan sebuah dramatisasi,” kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief saat Konferensi Nasional Kependudukan dan Pembangunan di Jakarta, Senin (21/7).

Hasil Survei Demografi Kependudukan Indonesia 2007 telah memberi sinyal kuat bahwa dengan peserta Keluarga Berencana (KB) yang hanya meningkat sekitar 1 persen dari 60,3 persen menjadi 61,4 persen, dan unmet need (kebutuhan yang tidak terpenuhi) yang meningkat dari 8,6 persen menjadi 9,1 persen dan total fertility rate (TFR) yang stagnan pada angka 2,6 anak per perempuan usia subur selama lima tahun terakhir merupakan bukti nyata bahwa baby boom kedua sangat mungkin terjadi kembali di Indonesia.

Menurut Sugiri, idealnya, sebuah negara perlu mencapai populasi yang stabil atau seimbang. Indonesia perlu berupaya untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan.

Kedua kondisi itu memerlukan syarat TFR sekitar 2,1 anak per perempuan usia subur, net reproductive ratio (NRR) = satu anak, yaitu rata-rata satu anak perempuan di setiap keluarga, dan kesertaan masyarakat menjadi peserta KB minimal 70 persen.

”Ketiga syarat itu harus dapat dipertahankan selama lebih kurang 30-40 tahun berturut-turut, tidak boleh mengendor, apalagi memburuk. Sekarang peserta KB masih 61 persen,” katanya.

Saat ini, menurut Sugiri Syarief, program KB sudah dianggap berhasil sehingga tak diprioritaskan, bahkan tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Dana yang dibutuhkan untuk tahun 2008 saja seharusnya sebesar Rp 4 triliun, tetapi dana yang tersedia hanya Rp 1,2 triliun.

Kegiatan tak banyak

Yang juga memprihatinkan ialah kegiatan operasional di lini lapangan sudah tidak banyak terlihat.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh lapangan KB sudah jarang terlihat. Kunjungan kader KB dari rumah ke rumah untuk memotivasi pasangan usia subur untuk ber-KB sudah jarang dilakukan.

Selain itu, eksistensi kelembagaan KB di kabupaten dan kota juga telah mengalami banyak perubahan. ”Idealnya, satu desa memiliki satu petugas lapangan KB (PLKB) sehingga kebutuhan untuk Indonesia 35.000 PLKB, tetapi yang kita miliki baru 21.000 PLKB,” kata Sugiri. Sekitar 13.000 PLKB telah dialihfungsikan menjadi tenaga administratif.

Kondisi ini menyulitkan pelaksanaan kegiatan operasional KB di lapangan karena itu tenaga PLKB perlu ditambah terlebih yang bisa bergerak hingga ke pelosok desa. (LOK)