Oleh Sri Hartati Samhadi dan Ahmad Arif

Basahi Pati Selatan. Menyejahterakan masyarakat Pati bagian selatan. Itu keinginan besar yang sering diungkapkan oleh para petinggi Pemerintah Kabupaten Pati sejak era Bupati Jusuf Muhammad hingga bupati yang sekarang, Tasiman. Keinginan itu pula, antara lain, yang melatari sikap pemkab yang begitu ngebet untuk segera direalisasikannya investasi pabrik semen oleh PT Semen Gresik di Sukolilo.

Dalam pandangan mereka, kesejahteraan masyarakat Pati bagian selatan, khususnya Sukolilo, hanya mungkin terwujud segera dengan masuknya investor atau industri besar di wilayah itu. Kebetulan, dari sekian investor yang pernah menyatakan ingin masuk, hanya PT Semen Gresik (SG) yang benar-benar serius.

Secara ekonomi, wilayah Pati selatan memang jauh tertinggal dibandingkan dengan Pati utara yang subur. ”Ekonomi Pati selatan itu sangat tergantung musim. Pada musim kemarau, banyak warga boro ke Jakarta, menjadi pembantu, tukang pacul, kuli, dan tukang bangunan,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati Desmon Hastiono.

Pada era Jusuf Muhammad, program Basahi Pati Selatan lebih banyak diterjemahkan dalam bentuk rencana pembangunan waduk dan embung-embung dalam rangka mengatasi persoalan air yang dihadapi warga setempat. Namun, pemkab yang sekarang melihat ”Basahi Pati Selatan” sebagai program penyejahteraan masyarakat dalam arti luas, termasuk dengan mengundang investor masuk untuk ikut membangun industri di wilayah tersebut. Dalam pandangan pemkab, pengembangan pabrik semen menjadi harapan terbesar satu-satunya yang ada saat ini.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Tasiman bahkan ”mengancam” mereka yang dianggap menghalangi kehadiran proyek pabrik semen dengan mengatakan untuk ”tidak mencoba-coba membangkitkan macan tidur”.

Dengan gua-gua dan berbagai situs peninggalan purbakala yang dimilikinya, kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara di Sukolilo sendiri sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Namun, seperti diakui oleh Desmon, kendalanya lagi-lagi pada anggaran. ”Uangnya dari mana?” ujarnya.

Menurut dia, pemkab sudah berkali-kali mencoba menawarkan wilayah Pati selatan kepada investor, tetapi sejauh ini tak menunjukkan hasil. Sebelumnya sudah ada investor mau masuk. Untuk semen saja, sudah ada enam konsesi pabrik semen sebelum PT SG, termasuk Indocement dan Holchim (sebelumnya bernama Semen Cibinong), tetapi tak ada satu pun yang direalisasikan.

Menurut dia, izin usaha tersebut ternyata hanya dipakai untuk mendapatkan pinjaman ke bank. Belum lagi konsesi di bidang pupuk karena kandungan fosfat di wilayah ini juga besar.

”Tetapi, enggak ada yang jadi. Dulu Jepang juga sudah deal mau bangun pelabuhan dengan investasi Rp 5 triliun, tetapi dengan adanya reformasi dan banyaknya geger dan demo di mana-mana, mereka jadi takut dan membatalkan. Padahal, izin menteri sudah turun,” ujar Desmon.

Hal serupa terjadi untuk pariwisata. Menurut dia, sudah berkali-kali pihaknya mengajak Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) untuk ikut mengembangkan obyek wisata di kawasan itu, tetapi tak direspons karena dinilai belum layak jual.

”Dari dulu kita ingin suatu program yang bisa sejahterakan masyarakat. Kebetulan ini ada investor yang serius mau masuk, masa kita tolak,” ujarnya. Benarkah kehadiran pabrik semen akan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi Pati selatan sekarang ini, khususnya Sukolilo?

Tak sebanding

Salah satu yang dijanjikan dari proyek PT SG ini adalah terbukanya lapangan kerja. Dari paparan SG, proyek akan menyerap setidaknya 1.000 tenaga kerja per bulan selama masa konstruksi dan akan berkurang dengan mulai beroperasinya pabrik semen.

Dari studi banding yang dilakukan pemkab ke daerah lain yang menjadi lokasi, menurut Desmon, kehadiran pabrik semen PT SG juga memberikan sumbangan besar pada pendapatan asli daerah (PAD).

”Di Tuban dan Gresik saja, PAD-nya Rp 15 miliar per bulan. PAD Tuban 90 persen dari sini (industri semen). Perkembangan ekonomi juga pesat. Kita juga ketemu masyarakat, kepala desa, semua merasa diuntungkan. Saya ingin daerah saya juga maju. Kalau ditanya dampak lingkungan, Jakarta itu polusinya lebih parah,” kata Desmon.

Investasi PT SG, diyakini Desmon, akan menumbuhkan industri lain di wilayah tersebut dan mengatasi persoalan besar terkait dengan problem irigasi dan banjir. Apalagi dengan rencana PT SG untuk membangun pelabuhan, jalan, melakukan studi banjir, membangun waduk, melakukan penyudetan sungai, dan pengalihan aliran sungai.

”Kalau pemkab sendiri yang harus membangun, kapan bisa? PAD kita saja hanya Rp 50 miliar setahun. Dulu sedikit-sedikit minta pusat gampang. Sekarang, harus kuat-kuatan. Ada kedekatan, baru bisa cair,” kata Desmon.

Ia mencontohkan nasib proposal pendanaan sebesar Rp 700 miliar untuk normalisasi Kali Juwana kepada pemerintah pusat yang sampai sekarang belum juga cair. Akibat luapan Kali Juwana beberapa waktu lalu, sebagian wilayah Pati terendam hingga tiga hari. ”Seluruh jalanan hancur, fasilitas desa juga hancur, dananya tetap enggak cair. Padahal, Wapres dan menteri sudah meninjau ke sini,” ujarnya.

Optimisme akan terbuka luasnya peluang ekonomi bagi mereka jika pabrik semen jadi dibangun juga diungkapkan oleh kelompok masyarakat yang mendukung proyek pabrik semen. ”Banyak warung-warung dan bengkel-bengkel tambal ban akan bermunculan,” kata Ali Broto, salah satu wakil kelompok warga yang pro dari Sukolilo.

Ali Broto mengaku, ia merasa iri kepada empat daerah lain yang berbatasan dengan Pati, yang lebih maju ekonominya karena memiliki industri.

Sayangnya, tak semua bisa diyakinkan oleh apa yang dijanjikan dari proyek tersebut. Gunretno, tokoh muda Sedulur Sikep, termasuk yang menganggap apa yang ditawarkan proyek tersebut sangat tidak sebanding dengan pengorbanan warga dan kerusakan yang diakibatkan oleh proyek tersebut.

Tanpa adanya pabrik semen, menurut dia, setiap hektar lahan pertanian di Sukolilo sekarang ini mampu menyerap sekitar 288 tenaga kerja per tahun. Artinya, jika 2.000 hektar, berarti tenaga kerja yang diserap lebih dari 500.000 orang.

”Tak perlu ijazah, tua, muda, orang angon, semuanya bisa kerja. Sifatnya juga berkesinambungan. Kalau jadi ada pabrik semen, berapa yang terserap dan untuk berapa lama?” ujarnya.

Dari studi banding yang dilakukannya bersama sejumlah anggota masyarakat Sukolilo lainnya ke lokasi ring 1 dan 2 di sekitar pabrik semen PT SG di Tuban, ia juga melihat adanya kesenjangan lebar antara apa yang pernah dijanjikan oleh PT SG di Tuban dan kenyataan di lapangan. Bukan hanya menyangkut peluang lapangan kerja, tetapi juga aspek sosial ekonomi dan lingkungan lainnya.

Ukuran kesejahteraan

Pengajar program magister lingkungan dan perkotaan dari Unika Soegijapranata, Tjahjono Rahardjo, dalam diskusi mengenai kontroversi pabrik semen ini di Kantor Kompas Biro Semarang mengatakan, mereka yang pro dan kontra memakai ukuran berbeda menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Pihak masyarakat yang pro, pemkab, dan PT SG cenderung hanya menggunakan indikator standar hidup (living standard), seperti lapangan kerja, investasi, dan peningkatan PAD sebagai ukuran dari kesejahteraan.

Padahal, kesejahteraan tidak hanya diukur dari indikator-indikator ekonomis, tetapi juga kualitas hidup, termasuk di sini hak hidup masyarakat adat, seperti masyarakat Sedulur Sikep, untuk menjalani hidup dengan cara mereka sendiri.

Selain itu, ada tidaknya kemandirian masyarakat. ”Mungkin benar akan menciptakan lapangan kerja, tetapi kalau pabrik sudah berdiri, siapa yang akan menentukan siapa yang boleh masuk? Apakah (lapangan kerja) itu selamanya dan akan membuat masyarakat mandiri,” ujarnya.

Belum lagi dampak negatif akibat kondisi ekologis yang dihancurkan. ”Jelas sekarang ini ada perbenturan antara tujuan meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup,” ujarnya.

Pihak pemkab tampaknya memiliki argumen pembenaran tersendiri atas hadirnya investasi pabrik semen. ”Dengan otonomi daerah, semua berlomba-lomba ingin maju, daerah dipaksa untuk menggali potensi daerahnya. Masa daerah lain boleh maju, kita suruh miskin terus. Masa selamanya kita suruh ngemis terus ke pusat. Kita juga ingin seperti daerah lain. Ingin seperti Jakarta,” ujar Desmon.

Persoalannya, at what cost? Apa dan berapa besar biaya yang harus dibayar untuk mewujudkan semua itu?
(Suprapto/ Subur Tjahjono/Hendriyo Widi/mahendra Yasa)