Sulit Beli Solar untuk Genset

Di mana saya harus membeli solar untuk genset penerangan? Pada 10 Juli 2008 di daerah tempat tinggal saya di Karawaci, Tangerang, terkena giliran pemadaman listrik dari PLN. Saya sudah mengantisipasi dengan menyiapkan genset dan karena genset sudah beroperasi lebih dari dua jam, saya berpikir harus menyiapkan cadangan solar agar tidak kehabisan.

Saya membawa jeriken kapasitas 20 liter sebanyak tiga buah ke SPBU (stasiun pengisian bahan bakar untuk umum) terdekat dari tempat tinggal, tetapi alangkah terkejut ketika saya ingin mengisi solar ditolak oleh petugas SPBU dengan alasan manajemen SPBU tidak memberikan izin menjual solar ke jeriken karena takut ditangkap oleh polisi.

Meski saya sudah berdebat dan menjelaskan bahwa solar yang saya perlukan bukan untuk dijual tapi untuk genset penerangan tempat saya, mereka tetap tidak mau sebelum ada surat pengantar dari kepolisian.

Terpaksa saya pulang dengan kecewa. Dan, keesokan harinya saya berusaha mengurus surat pengantar dari kepolisian di polsek setempat untuk membeli solar, tetapi pihak kepolisian juga tidak berani mengeluarkan surat pembelian solar dalam jeriken karena takut dihukum oleh kepala polres sebagai atasan dari polsek. Saya jadi bingung, kenapa negeri ini berantakan sekali birokrasinya?

Rakyat seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi korban pemadaman listrik; sudah beli genset dengan modal sendiri, eh, genset ternyata tidak juga bisa digunakan karena tidak bisa membeli solar.

Bagaimana pemimpin negeri ini? Tolongin dong, rakyat kecil jangan dijadikan korban terus. Bukankah mereka orang-orang pilihan dan pintar yang memimpin negeri ini, tapi membuat kebijakan sepenggal-sepenggal sehingga tidak mengantisipasi dampaknya. Mohon dapat diberikan solusi untuk orang-orang yang mengalami nasib sama seperti saya. Gunadi Jalan Kahuripan Raya, Cibodas, Tangerang

***

Perumahan Tidak Bebas Banjir

Pada awal Februari 2007 ketika Jakarta dilanda banjir besar, Perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, boleh berbangga diri dengan mengklaim sebagai perumahan di Jakarta Barat yang bebas banjir. Selanjutnya, sebuah perumahan elite mulai berdiri berdampingan dengan Perumahan Taman Palem Lestari, tepatnya di blok bagian belakang dekat pasar.

Pada awal Februari 2008, warga Taman Palem Lestari dikejutkan dengan banjir setinggi betis orang dewasa. Pudar klaim sebagai perumahan bebas banjir. Melihat kejadian tersebut, warga merasa kecewa karena tidak ada aksi nyata dari pihak pengembang untuk menanggulangi kejadian serupa pada masa mendatang.

Pihak pengembang terlalu sibuk mempromosikan proyek barunya, sementara perumahan yang sudah ada seolah diabaikan. Belum lagi proyek Jalan Tol Lingkar Luar Barat (Kebon Jeruk, Jakarta Barat- Penjaringan, Jakarta Utara) yang sedang dibangun menyita ruang hijau yang ada sehingga semakin membuat warga khawatir banjir akan terjadi lebih buruk lagi.

Mohon perhatian dari pihak pengembang untuk melakukan aksi-aksi nyata menanggulangi banjir. Jangan sampai klaim bebas banjir yang telah pudar akan berganti menjadi perumahan langganan banjir. Henny Sutedjo Taman Palem Lestari Blok A, Cengkareng, Jakarta Barat

***

Tarif Angkot di Depok

Pada 15 Juli 2008, seperti biasa saya berangkat kerja dari rumah naik angkot (D 02) menuju terminal. Sesampai di terminal saya membayar ongkos Rp 2.500. Beberapa media cetak terbitan Jakarta memuat berita bahwa DPRD menyetujui kenaikan tarif angkot sebesar Rp 500. Tarif angkot (D 02) sebelum kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000, berarti dengan kenaikan Rp 500 ongkos untuk angkot itu menjadi Rp 2.500.

Namun, di setiap angkot masih menagih ongkos Rp 3.000, padahal ongkos Rp 3.000 ini tarif sementara, menunggu tarif resmi dari wali kota. Mengapa tarif resmi tidak disosialisasikan oleh pihak-pihak terkait, seperti DLLAJ atau DPC Organda. Sekarang para penumpang sering bertengkar dengan sopir angkot karena masalah ini. Sopir masih menagih tarif sementara karena belum menerima SK dari wali kota.

Penumpang angkot merasa kenaikan ongkos dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 sangat mahal karena kenaikan harga BBM premium sebesar 28 persen, sementara ongkos transpor umum ini naik 50 persen. Saya pernah berbicara dengan salah seorang pengurus dari DPC Organda Depok yang menjelaskan bahwa kenaikan ongkos yang diusulkan ke pemda hanya 25 persen. Berarti sopir-sopir angkot (D 02) telah memberlakukan tarif ilegal. MANATAP PANGARIBUAN Depok II Tengah, Depok

***

Perbaikan HP Nexian

Saya menyampaikan kekecewaan terhadap Nexian Service Center. Pada 1 Juni 2008 saya membeli handphone merek Nexian (NX220D—dual mode GSM- CDMN New) dan ternyata baru satu hari pemakaian microphone bermasalah. Namun, karena kesibukan, saya baru sempat mengklaim.

Ternyata sampai saat ini saya tidak mendapat kepastian mengenai kerusakan handphone tersebut. Setiap saya tanyakan, pihak Nexian pusat hanya menyuruh menunggu dan terkesan tidak peduli. Saya menunggu tanggapan dari pihak Nexian. NANIEK WIDJAYA Jalan Raya Kelapa Cengkir TO 1, Jakarta Utara