Yogyakarta, Kompas - Forum Rektor Indonesia mengajak setiap pimpinan perguruan tinggi mewujudkan tujuan awal pendidikan, yaitu menjadikan perguruan tinggi sebagai media pembebasan anak bangsa dari keterpurukan dan keterbelakangan. Hal itu ditekankan mengingat saat ini mayoritas perguruan tinggi cenderung berorientasi pada pencapaian gelar dan ijazah. Akibatnya, pengangguran terdidik dari perguruan tinggi meningkat.

Demikian salah satu kesepakatan dalam ”Konvensi Kampus V dan Temu Tahunan XI Forum Rektor Indonesia (FRI)” yang digelar 4-5 Agustus di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal lain yang juga ditekankan adalah iklim pendidikan di kampus sepatutnya bisa melahirkan insan pendidikan yang mampu melihat persoalan bangsa, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa.

Terkait penekanan itu, Ketua Yayasan Sumber Daya Manusia yang menaungi FRI, Wibisono Hardjopranoto, mengungkapkan, dua tahun lalu FRI berhasil menghentikan kasus jual gelar oleh Institut Manajemen Global Indonesia. ”Masyarakat harus mulai dibawa untuk mencari proses pembelajaran yang benar,” kata Wibisono mengingatkan, pada jumpa pers yang dihadiri Ketua FRI 2008-2009, Edy Suandi Hamid, serta Ketua FRI periode sebelumnya, Djoko Santosa, Selasa (5/8).

Selain menggelar serah terima jabatan ketua FRI dari Djoko kepada Edy, pertemuan FRI itu juga memilih Rektor Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Khairil Effendi sebagai Ketua FRI periode 2009-2010.

Beri pandangan

Edy berpendapat, ke depan perguruan tinggi akan menghadapi persoalan yang makin banyak. Meski demikian, perguruan tinggi harus tetap berperan serta meningkatkan derajat bangsa. ”Perguruan tinggi jangan hanya menjadi komentator dan kritikus, tetapi harus memberi pandangan ke depan dalam mengatasi persoalan,” katanya.

FRI bertekad akan terlibat dalam pemantauan Pemilu 2009. Peran politik, kata Edy, tidak selalu diwujudkan dalam bentuk praksis, tetapi bisa melalui konstruksi dan kontribusi pemikiran yang memberikan visi bagi bangsa. ”Kami berusaha memenuhi harapan dari berbagai kalangan untuk terus memantau pemilu. FRI dinilai netral dan independen,” ujarnya. (WKM)