SIDOARJO, KOMPAS - Hasil verifikasi bangunan milik warga yang termasuk dalam peta terdampak lumpur Lapindo oleh Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dikhawatirkan tidak sesuai dengan kondisi bangunan sebelum terendam lumpur. Pasalnya, kondisi bangunan saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan sebelumnya.

Perwakilan warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Abdul Rokhim, mengungkapkan hal tersebut terkait rencana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS) memverifikasi lahan dan bangunan milik warga di tiga desa, yaitu Desa Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki. Ketiga desa itu termasuk dalam peta terdampak lumpur Lapindo yang akan diberi ganti rugi.

”Jika diverifikasi berdasar kondisi saat ini, jelas merugikan warga,” kata Rokhim, Jumat (8/8).

Menurut Rokhim, kondisi bangunan setelah terendam lumpur mengalami penyusutan, terutama konstruksi kayu. Selain itu, beberapa bagian bangunan hilang dicuri, seperti pintu dan jendela.

Kepala Humas BPLS Ahmad Zulkarnain menegaskan, verifikasi tanah dan bangunan terhadap ketiga desa akan dinilai berdasarkan kondisi semula dan melibatkan pemilik tanah dan bangunan secara penuh.

”Kami tidak mungkin menggali lumpur hanya untuk memastikan jenis ubin dalam bangunan. Untuk mengetahuinya, verifikasi didasarkan pada keterangan pemilik bangunan. Kejujuran warga akan memudahkan proses verifikasi,” tuturnya.

Berdasarkan data perkiraan sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN), sawah dan pekarangan di Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki luasnya masing-masing 509.568 meter persegi dan 374.918 meter persegi, sementara bangunan 236.780,33 meter persegi. Penduduk ketiga desa sebanyak 1.481 keluarga (5.604 jiwa). (APO)