Soelastri Soekirno

Program konversi energi dari minyak tanah ke elpiji di Jabodetabek tak berjalan mulus. Elpiji kini menjadi barang yang susah dicari. Padahal sejak minyak tanah ditarik, elpiji menjadi barang kebutuhan pokok warga. Jangan main api dengan elpiji karena ongkosnya terlalu mahal.

Penyebab kekisruhan pengadaan elpiji di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek di luar dugaan. Bukan masyarakat yang bersikukuh memakai minyak tanah, melainkan akibat suplai barang yang tak stabil. Pertamina, sebagai badan usaha milik negara yang melaksanakan konversi, ternyata tak mampu menjamin ketersediaan elpiji secara cukup dengan harga dan takaran pasti.

Buktinya, begitu Pertamina secara sewenang-wenang menaikkan harga elpiji ukuran 12 kg, keberadaan elpiji terutama ukuran tabung 3 kg sulit dicari dan harganya melejit.

Peristiwa ini terjadi sejak akhir Agustus sampai sekarang. Sebelumnya, sekitar Juni lalu pasokan elpiji di Jabodetek juga seret sehingga harga elpiji isi ulang melambung. Tentu saja warga yang sudah telanjur berpindah menggunakan elpiji untuk memasak kebingungan. Penyebabnya, tak hanya harga elpiji menjadi jauh lebih mahal daripada harga yang ditetapkan Pertamina, tetapi juga sulit mencari isi ulang elpiji ukuran 3 kg dan 12 kg.

Harga elpiji ukuran 3 kg menjadi Rp 17.000. Jauh dari harga Pertamina, yaitu Rp 12.750. Adapun harga elpiji isi 12 kg yang ditetapkan Pertamina Rp 69.000, termurah di pengecer mencapai Rp 78.000. Bagi mereka yang tak paham struktur harga elpiji pasti mengira kenaikan harga cukup tinggi di tingkat pangkalan atau eceran sah saja. Kalau menjual dengan harga tetap sesuai penetapan dari Pertamina, dari mana mereka akan mendapat keuntungan?

Jangan salah, sebenarnya harga jual elpiji Rp 12.750 untuk ukuran tabung 3 kg atau Rp 69.000 untuk 12 kg elpiji sudah termasuk keuntungan bagi agen, pangkalan, dan ongkos angkut dari agen. Untuk elpiji isi 3 kg, margin agen Rp 100 per kg, ongkos angkut agen Rp 340 per kg, adapun keuntungan pangkalan mencapai Rp 300 per kg. Sisanya, harga dasar elpiji sendiri, ongkos transpor, ongkos penimbunan dan lainnya.

Keuntungan agen, pangkalan, dan pengecer tentu saja tergantung dari jumlah tabung yang mereka miliki. Sebagai gambaran, sebuah pangkalan elpiji minimal memiliki 400 tabung ukuran 3 kg dan pada kondisi normal agen biasa mengirim 400 tabung tiap hari. Artinya, setiap pemilik pangkalan elpiji bisa mendapat untung 1.200 kg x 300 = Rp 360.000 per hari.

Tampaknya, dengan seretnya pasokan elpiji pendapatan pemilik pangkalan pun berkurang sehingga ada yang berdalih untuk ongkos angkut ke pengecer, mereka menaikkan harga Rp 250- Rp 1.500 per tabung. Pengecer juga ikut menaikkan harga sampai Rp 17.000 per tabung.

Masyarakat pengguna elpiji hanya bisa geram menghadapi keadaan ini. Mereka tidak berdaya untuk bersikap lebih dari sekadar mengomel. Sekalipun fluktuasi harga elpiji berlangsung beberapa kali, Pertamina dan pemerintah sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Hendra Arief Mulyawan, Sales Representatif LPG dan Gas Wilayah III Pertamina, berkilah, pasokan gas tetap lancar, tetapi pada bulan Ramadhan ini konsumsi meningkat hingga 20 persen.

SPPBE terbatas

Apa pun alasannya, faktanya untuk wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, kebutuhan elpiji hanya dilayani dua stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE).

Dua SPPBE hanya mampu mengisi 27.000 tabung gas isi 3 kg, sementara tabung yang sudah dibagikan kepada warga Kota dan Kabupaten Tangerang mencapai 73.000! Sangat jauh dari kebutuhan riel. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Pusat Muhammad Nuradib mengakui jumlah SPPBE di Jabodetbek masih sangat sedikit, hanya enam stasiun. Empat milik swasta dan dua milik Pertamina. Belum lagi alat di SPPBE belum dirancang untuk mengisi tabung 3 kg, akhirnya proses pengisian lamban.

Sebagian truk milik agen elpiji akhirnya lari ke Plumpang, Jakarta Utara, atau Cinangka, Depok. Terjadilah antrean panjang truk yang akan mengisi elpiji dari sejumlah wilayah karena agen besar berhak memilih mengisi elpiji ke SPPBE yang diinginkan. Lokasi SPPBE yang lain di Alam Sutera, BSD Serpong, Curug, dan Bantar Gebang. Enam SPPBE jelas tak cukup untuk memenuhi kebutuhan elpiji se-Jabodetabek yang kebutuhannya terus naik sejalan dengan pelaksanaan konversi energi.

Itu baru satu aspek. Bagaimana dengan harga elpiji yang terus naik sehingga memicu inflasi? Adakah jaminan kepuasan bagi konsumen dari sisi isi tabung. Sesuaikah dengan takaran? Banyak warga dan pemilik pangkalan elpiji mengeluh karena menerima elpiji, terutama isi 12 kg, tak sesuai takaran. Di sisi lain, harga elpiji tak terkendali. Tak ada harga eceran tertinggi. Pengecer bisa menaikkan harga seenaknya.

Pertamina juga belum memikirkan keamanan pengguna tabung elpiji yang mayoritas tak paham cara benar menggunakan elpiji. Karet hitam yang melingkari mulut tabung sering tak ada, padahal agen, pangkalan, dan pengecer harus menjamin karet hitam itu ada di tabung.

Karet-karet itu dicungkil untuk dijual lagi Rp 500 per buah. Tanpa karet, tabung elpiji tak aman saat digunakan. Celakanya, konsumen tak tahu harus mengadu ke mana untuk melaporkan segala ketidakberesan itu. Hampir tak ada pengumuman bagi konsumen atau pengecer dan pangkalan sendiri, ke mana mereka harus mengklaim jika ada masalah yang berhubungan dengan elpiji. Pelaksanaan sanksi bagi pelanggar aturan juga tak pernah jelas. Walaupun dalam kontrak antara agen, pangkalan, dan pengecer dengan Pertamina tertulis, pelanggar aturan bisa dikenai sanksi dari surat peringatan, skorsing, sampai pemutusan hubungan usaha.

Masalahnya, bagaimana Pertamina menjatuhkan sanksi jika tak mengawasi agen, pangkalan, sampai pengecer? Pertamina jelas tak siap melakukan konversi energi. Lihat saja betapa minim infrastruktur konversi. Ditambah lagi tak ada jaminan perlindungan bagi konsumen elpiji.

Pengamat perminyakan Kurtubi pernah mengingatkan, bagi warga Ibu Kota dan sekitarnya, elpiji sudah menjadi barang kebutuhan pokok, seperti halnya beras, gula, minyak goreng. Warga Jabodetabek tak bisa hidup tanpa elpiji karena tak ada sumber energi alternatif. Minyak tanah sulit. Kayu bakar juga sulit.

Kapan kisruh elpiji ini akan diatasi? Masyarakat sudah jenuh dengan program kebijakan pemerintah yang hasilnya justru membawa ketidakpastian. Pemerintah harus tegas sebelum masyarakat mencari jawabannya sendiri dan konsekuensinya ongkos politiknya terlalu mahal.