Jakarta, Kompas - Setelah pemerintah meyakini semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, tidak bisa dihentikan, kini penanganan lumpur lebih difokuskan pada upaya pembuangan lumpur langsung ke laut. Oleh karena itu, tengah disiapkan kanal pembuang lumpur dari titik semburan ke laut sepanjang 14,6 kilometer dan lebar 200 meter.

Kanal buatan hingga kini belum dipilih dan diputuskan pemerintah. Namun, alternatif tersebut disinggung peserta rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Panitia Khusus Penanggulangan Lumpur Sidoarjo DPR dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang juga dihadiri unsur pimpinan Lapindo Brantas Inc kemarin.

Rencana pembangunan kanal disurvei tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) setahun lalu. ”Itu lebih baik dibanding membuang lumpur lewat Sungai Porong,” kata Asisten Deputi IV Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) Bidang Urusan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, Pertambangan, Energi, dan Migas Rasio Ridho Sani, Jumat (12/9).

Kajian pembuatan kanal dibuat KNLH bersama tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Hasil kajian sudah disampaikan kepada sejumlah lembaga, termasuk Dewan Pengarah BPLS.

Pengaliran lumpur ke laut dinilai lebih memberi kepastian rasa aman masyarakat daripada penanggulan terus menerus. Apalagi semburan lumpur, tidak bisa dipastikan kapan berhenti.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, juga meminta agar lumpur tidak lagi di buang ke Sungai Porong. ”Petani dan petambak bandeng serta udang di bagian hilir sungai mengeluh karena sawah dan tambak mereka tercemar,” kata Win Hendrarso.

Memicu banjir

Menurut Rasio, yang juga mantan Ketua Tim Supervisi KNLH saat awal-awal semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, pembuangan lumpur ke sungai berisiko tinggi dalam jangka panjang. Lumpur mengendap di badan sungai sehingga sungai menjadi dangkal dan memicu banjir di hulu Sungai Porong maupun di sepanjang Sungai Surabaya. Sungai Porong dibangun pemerintah kolonial Belanda tahun 1800 untuk mengalirkan debit air 1.600 meter kubik per detik dari Sungai Brantas.

Langkah itu diambil untuk menghindarkan Kota Surabaya dari banjir. Kajian terkini, bila endapan lumpur menutup Sungai Porong, banjir akan meluap di Delta Brantas seluas 43.7000 hektar, meliputi kawasan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/ Kota Mojokerto, dan sebagian kota Pasuruan.

Teknis kanal

Secara teknis, kanal buatan terdiri atas dua bagian. Kanal pengarah (lebar 200 meter dengan tinggi tanggul maksimal 15 meter) menghubungkan kolam penampungan saat ini dengan kanal penampungan di tepi laut.

Kanal buatan dengan total luas ribuan hektar itu nantinya mencakup saluran irigasi Jatianom. Lokasinya diapit Sungai Aloo di sisi utara dan Sungai Porong di sisi selatan. Lebarnya sekitar 1 kilometer, panjang 14,6 km.

Untuk mencegah lumpur melebar ke kedua sungai, maka direkomendasikan dibangun tanggul di sepanjang sisi selatan Sungai Aloo dan sisi utara Sungai Porong.

Teorinya, lumpur yang ditanggul hingga belasan meter saat ini akan mengalir memanfaatkan selisih ketinggian (elevasi) dan gaya gravitasi. ”Tidak butuh alat mekanis terlalu banyak seperti sekarang,” kata Rasio.

Reklamasi lahan

Dosen teknik sipil yang juga anggota tim kajian dari ITS Indrasurya B Mochtar menyatakan, timnya merekomendasi pengaliran lumpur untuk mereklamasi lahan sawah, kebun, rawa, dan tambak yang terkena dampak luapan lumpur. Timnya tidak merekomendasi membuang lumpur ke laut.

Pembuangan ke laut selain jauh juga menyebabkan pendangkalan. ”Manfaatnya apa? Kalau reklamasi lahan terdampak, warga dapat memanfaatkannya lagi jika sudah kering,” kata dia.

Menurut Indrasurya, teknologi reklamasi menggunakan lumpur asin dari laut dalam jamak dilakukan di Jepang. Caranya, lumpur dialirkan ke suatu wilayah menggunakan teknologi peniupan udara, bukan mencampur air.

Tidak menyerah

Secara terpisah Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak pernah menyerah untuk menghentikan semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

”Kalau pemerintah menyerah, tentunya pemerintah sudah pergi dari lokasi dan menghentikan upaya penghentian semburannya. Buktinya, sampai sekarang masih ada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo yang telah dibentuk pemerintah. Sampai sekarang ini sudah triliunan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendanai itu,” ujar Wapres Kalla menjawab pers, seusai Shalat Jumat di Istana Wapres.

Sementara itu beberapa warga yang menjadi korban lumpur menilai pemerintah tidak serius dalam menangani semburan lumpur di Sidoarjo. Menurut Abdul Rasyid, Ketua Perwakilan Tiga Desa Peta Terdampak Lumpur Lapindo, seharusnya pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar untuk menghentikan semburan lumpur.

Pengarah Panitia Khusus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham mengatakan, selama lumpur tidak bisa dihentikan, sebaiknya upaya difokuskan pada penanganan masalah sosial. Saat ini masih banyak warga korban lumpur yang hidupnya merana dan sumber kehidupan ekonominya tercerabut karena lahan mereka terendam lumpur. (GSA/THY/HAR/APO/RAZ)