Tasikmalaya, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik, sistem perdagangan komoditas pertanian yang kerap merugikan petani. Laba yang lebih tinggi justru dinikmati rantai distribusi paling akhir dibandingkan petani yang menjadi produsen. Akibatnya, kesejahteraan petani tidak terangkat.

Kritik itu dilontarkan Presiden menanggapi pernyataan seorang pembudidaya udang vanamae dalam temu wicara presiden dengan petani dan pelaku usaha kecil menengah di Desa Pamoyanan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (19/9).

Hadir bersama Presiden Yudhoyono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali.

Presiden mengatakan, komoditas pertanian, terutama beberapa komoditas strategis, seharusnya tidak boleh dijual dengan mekanisme pasar.

Harus ada intervensi pemerintah agar harga komoditas pertanian tak merugikan petani. Presiden tak ingin jerih payah petani selama bercocok tanam justru tak mendapat kompensasi setimpal dari harga jual yang menguntungkan. Keuntungan justru dinikmati pihak lain.

Sebelumnya, Maskur Malik dari Koperasi Pondok Pesantren Al Idrisiyah, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan, selama ini udang vanamae yang ia budidayakan bersama pondok pesantrennya menghadapi kesulitan pemasaran.

Pembeli udang masih didominasi pengumpul di Tuban, Jawa Timur, yang dapat menentukan harga sendiri sehingga sering kali merugikan petani. ”Harga masih ditentukan oleh segelintir orang yang bermodal besar. Walaupun pembudidaya mendapat untung, keuntungan para cukong jauh lebih besar,” kata Maskur.

Menanggapi hal itu, Presiden menyarankan kepada pembudidaya udang agar tetap menjual hasil panen mereka kepada pembeli yang sekarang sambil mencari pembeli lain di Jawa Barat atau Jakarta yang jaraknya tidak terlalu jauh.

Guru besar Sosial Ekonomi dan Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada, M Maksum, mengungkapkan, pembangunan sektor pertanian harus didorong penumbuhan industri pengolahan. Dengan demikian, nilai tambah produk pertanian semakin besar sehingga petani juga bisa turut menikmatinya.

Tumbal perekonomian

Selama ini pertanian selalu dijadikan tumbal bagi perekonomian nasional. Harga komoditas pertanian ditekan sehingga petani akan selalu miskin karena tak ada peningkatan pendapatan.

”Sudah saatnya pemerintah memikirkan petani dengan membangun industri pengolahan yang mampu mendukung pertumbuhan sektor pertanian. Tanpa dukungan industri pengolahan, Indonesia hanya akan menjadi eksportir bahan mentah,” katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, yang juga guru besar Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember, Rudi Wibowo, menambahkan, sudah saatnya dalam membangun pertanian pemerintah berpikir jangka menengah dan panjang.

”Dukungan terhadap pertanian diberikan dalam bentuk subsidi nonharga, seperti alokasi dana yang besar untuk riset dan penyuluhan. Dengan subsidi tersebut, produktivitas dan kualitas produk pertanian akan semakin baik dan produk pertanian kompetitif sehingga pendapatan petani meningkat,” katanya.

Sementara itu, terkait saran produksi pertanian, Presiden mengungkapkan perlunya petani mulai menggunakan pupuk organik agar bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada pupuk kimia.

Dari sisi permodalan diharapkan dapat memberikan subsidi bunga pada kredit pertanian.

Untuk membangun infrastruktur pertanian yang sudah hancur akibat kurangnya anggaran pemeliharaan oleh negara saat krisis tahun 1998, kata Presiden, diperlukan peran semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa dalam era desentralisasi fiskal harus dibiasakan adanya pembagian antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (ADH/MAS)