SIDOARJO, KOMPAS - Warga Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang termasuk dalam areal peta terdampak lumpur Lapindo mendapat dana bantuan sosial, Kamis (25/9). Namun, warga mengeluhkan lambatnya pembayaran dana bantuan sehingga belum semua warga menerima saat Lebaran tiba.

Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS) menyerahkan dana Rp 1,2 miliar kepada 151 keluarga di Desa Besuki dan 148 keluarga di Desa Kedungcangkring. Dana terdiri atas uang kontrak setahun senilai Rp 2,5 juta, uang evakuasi Rp 500.000, dan jatah hidup Rp 300.000 per bulan yang akan diberikan selama enam bulan.

Penyerahan dana bantuan sosial dilakukan di Balai Desa Besuki. ”Dana bersumber dari APBN. Sebanyak 1.664 keluarga dari tiga desa akan menerima dana ini,” kata Kepala Humas BPLS Achmad Zulkarnain.

Menurut koordinator warga Desa Besuki, Ali Mursyid, sebagian warga kecewa karena tidak seluruhnya bisa menerima dana bantuan sosial sebelum Lebaran seperti yang dijanjikan BPLS pada Jumat (12/9). Ali mengatakan, hanya separuh jumlah warga yang menerima dana sebelum Lebaran.

Menanggapi keluhan warga, Zulkarnain menjelaskan, belum semua berkas warga diterima BPLS. Sebagian berkas, khususnya berkas warga Desa Pejarakan, masih dalam proses verifikasi sejak di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Ketiga desa dinyatakan masuk dalam areal peta terdampak lumpur Lapindo Juli 2008. Sebagian permukiman warga di Desa Pejarakan kini tergenang air luberan Sungai Porong akibat endapan lumpur Lapindo.

Jumat (12/9), sekitar 100 warga dari tiga desa itu berunjuk rasa menuntut percepatan pemberian dana bantuan sosial. Warga duduk-duduk dan menimbun jalan menuju tanggul dengan tanah. Akibatnya, truk-truk bermuatan material tidak bisa masuk ke proyek. Warga membubarkan diri setelah BPLS berjanji menyerahkan dana bantuan sosial. (APO)