Jakarta, Kompas - Kesadaran untuk tidak memilih politisi yang bermasalah pada Pemilu 2009 harus diusahakan menjadi gerakan seluruh masyarakat. Untuk itu, gerakan yang dimaksudkan untuk membangun iklim politik yang lebih baik dan sehat pada masa mendatang ini perlu lebih disosialisasikan.

”Saat ini gerakan tak memilih politisi bermasalah cenderung masih terkonsentrasi di kalangan penggiat gerakan masyarakat sipil dan belum mengarah ke masyarakat luas. Kelompok masyarakat di tingkat akar rumput dan di daerah belum banyak yang memahami gerakan ini,” kata Usman Hamid, penggiat Gerakan Nasional Anti-Politisi Busuk, Sabtu (4/10) di Jakarta.

Padahal, lanjut dia, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat secara luas, efektivitas gerakan itu akan kurang maksimal.

Untuk itu, lanjut Usman yang juga Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sosialisasi di sejumlah daerah, yang antara lain sudah dilakukan dengan deklarasi gerakan, perlu lebih diintensifkan. Tokoh di daerah juga harus lebih banyak yang dilibatkan, mulai dari pendataan sejumlah politisi yang bermasalah di daerah mereka, verifikasi, hingga penyebaran data tersebut ke masyarakat.

”Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan data calon tetap anggota legislatif, Kontras akan mulai intensif mendata sebagian dari mereka yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Data ini akan digabungkan dengan data lembaga lain, misalnya dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat mereka yang bermasalah terkait korupsi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang mendata politisi yang terlibat perusakan lingkungan hidup, atau Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH Apik) yang memiliki data politisi yang melakukan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Usman.

Setelah diverifikasi, lanjut Usman, data itu akan disebarkan ke masyarakat luas, khususnya di daerah pemilihan politisi yang bermasalah tersebut. ”Untuk melengkapi data, kami juga menerima masukan dari masyarakat," kata dia.

Budi Mulyawan, Direktur Eksekutif Centre for Local Government Reform (Celgor), menambahkan, kesadaran masyarakat untuk memberitahukan dan tak memilih politisi bermasalah pada Pemilu 2009 sebenarnya amat tinggi. Terbukti, Celgor sudah menerima 75 pengaduan dari masyarakat tentang politisi yang diduga bermasalah. (nwo)