Hiruk-pikuk Politik

Setelah lebih dari satu tahun mengendap, DPR berencana menghidupkan kembali Panitia Khusus Orang Hilang. Penculikan aktivis itu terjadi 1997-1998.

Langkah DPR menimbulkan reaksi pro kontra dari pihak yang disebut-sebut terkait dalam penculikan aktivis. Rencana Pansus memanggil sejumlah mantan petinggi militer, seperti Wiranto, Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono, telah mendapatkan bantahan dari para pihak. Langkah wakil rakyat itu diduga terkait dengan persaingan politik menjelang Pemilu 2009. Dugaan itu bisa dipahami karena Wiranto kini memimpin Partai Hanura, Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerindra, dan Yudhoyono adalah presiden saat ini yang akan mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2009.

Penculikan aktivis yang terjadi menjelang akhir kekuasaan Orde Baru itu melibatkan sejumlah prajurit Komando Pasukan Khusus TNI AD. Mabes TNI telah membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Agum Gumelar. Sanksi terhadap sejumlah perwira tinggi militer, termasuk Prabowo, telah dijatuhkan. Sejumlah prajurit Kopassus telah diadili di Mahkamah Militer.

Komnas HAM kemudian membentuk tim dan merekomendasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa. Komnas HAM berpendapat, 14 korban penculikan—yang belum diketahui keberadaannya—harus dianggap masih hidup dan harus segera dikembalikan kepada keluarganya. Rekomendasi Komnas HAM ini disambut DPR dengan membentuk Pansus Orang Hilang.

Kita mendukung kasus pelanggaran HAM masa lalu dituntaskan dan keadilan kepada korban diberikan. Kita tak ingin isu pelanggaran HAM terus dijadikan komoditas politik. Melihat rekam jejak DPR dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM, kita tidak yakin keinginan DPR mengaktifkan kembali Pansus Orang Hilang dilandasi niat tulus menegakkan hukum dan keadilan. Kalau niat itu memang ada, kasus itu sudah bisa dituntaskan jauh sebelumnya. Penuntasan kasus pelanggaran HAM memang menjadi problem pelik dalam negara yang sedang melakukan transisi demokrasi.

Tampaknya, kita harus berbesar hati mengakui, kita belum berhasil menyelesaikan problem masa lalu sebagaimana telah dicontohkan Afrika Selatan. Keinginan kita membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi gugur di tangan Mahkamah Konstitusi.

Kita cenderung terus memolitisasi kasus pelanggaran masa lalu, untuk kepentingan kelompok, bukan untuk memberikan keadilan kepada korban. Apakah kini bukan saatnya bagi kita untuk berpikir bagaimana memberikan keadilan kepada korban? Ruang politik itu terbuka. Pemerintah perlu memberikan penjelasan apa yang terjadi, meminta maaf jika memang ada kesalahan, dan memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban atau keluarganya.

Langkah legal hanyalah salah satu di antara banyak cara jika memang ada komitmen menyelesaikannya!

 
***

China Terimbas Krisis Global

Perekonomian China mulai terimbas krisis keuangan global. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekspor dilaporkan cenderung menurun.

Cepat atau lambat, krisis finansial global memang memberi efek penularan (contagion effect), yang menerjang setiap negara, tak terkecuali raksasa China. Namun, sekuat-kuatnya tekanan krisis keuangan global, perekonomian China tidak sampai limbung seperti dialami banyak negara, termasuk beberapa negara di Eropa.

Pertumbuhan ekonomi China memang menurun menjadi 9 persen pada kuartal ketiga tahun 2008, tetapi angka pertumbuhan itu sebenarnya tetap fantastis bagi kebanyakan negara berkembang.

Kalaupun China merisaukan penurunan itu, tentu saja karena China merasa tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan pada level di atas 10 persen sejak tahun 2005. Sebagai dampak melambatnya pertumbuhan periode Juli sampai September lalu, pertumbuhan ekonomi China melemah menjadi 9,9 persen selama sembilan bulan pertama tahun ini.

Turunnya pertumbuhan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman itu merupakan salah satu indikator paling jelas tentang ganasnya krisis keuangan global.

Jika kekuatan ekonomi keempat dunia itu saja tidak mampu membendung imbas krisis keuangan global, segera terbayang bagaimana dampaknya terhadap banyak negara berkembang lain yang masih sulit mempertahankan pembangunan berkelanjutan.

Tidak kalah menarik pula bagaimana Pemerintah China mengambil langkah cepat dan konkret untuk mencegah komplikasi lebih rumit atas dampak krisis keuangan global. Pemerintah China pekan lalu, misalnya, memutuskan pemotongan pajak pembelian rumah agar pembangunan sektor properti tidak menjadi lesu.

Pajak ekspor juga diturunkan untuk merangsang kegairahan mempertahankan ekspor. Surplus perdagangan China selama sembilan bulan pertama tahun ini mencapai 180,9 miliar dollar AS, atau turun 2,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sekalipun ikut terpukul oleh krisis finansial global, China diyakini tidak akan limbung. Produk-produknya yang murah dengan mutu yang cenderung meningkat dipastikan akan menjadi pilihan belanja masyarakat global di tengah amukan krisis finansial saat ini.

China sendiri memiliki daya tahan memadai karena kecenderungan konsumerisme yang tetap terkendali, dan kekuatan pasarnya luar biasa yang didukung oleh sekitar 1,3 miliar penduduk. Juga karena pemerintahannya teruji cekatan mencari solusi.