DAHONO FITRIANTO

Sepanjang masa liburan Lebaran lalu hingga saat ini, film Indonesia menguasai sebagian besar layar bioskop di Tanah Air. Sekilas, film nasional telah berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan industri perfilman Tanah Air telah memasuki masa jayanya lagi setelah sempat suram.

Pada musim libur Lebaran—yang selalu menjadi waktu ”empuk” bagi para produser film untuk menjaring penonton sebanyak-banyaknya—ada lima film baru yang dirilis, yakni Laskar Pelangi, Cinlok, Barbi3, Suami-suami Takut Istri: The Movie, dan Chika. Jika ditambah Kantata Takwa yang diputar hanya di jaringan bioskop Blitz Megaplex, jumlahnya menjadi enam judul.

Seusai Lebaran, tiga judul baru menyusul, yakni Doa yang Mengancam, Kutunggu Jandamu, dan Cinta Setaman. Bahkan di bioskop-bioskop utama di kota besar, seperti di Pondok Indah 21 di Jakarta, enam layarnya dipenuhi film Indonesia. Tak ada tempat tersisa buat film impor.

Beberapa judul film yang dirilis tahun ini berhasil mengumpulkan jutaan penonton. Salah satu contohnya adalah film Ayat-ayat Cinta produksi MD Pictures yang berhasil mengumpulkan 3,7 juta penonton.

Film Laskar Pelangi buatan Miles Films, yang masih ditayangkan di bioskop-bioskop utama hingga saat ini, sudah mengumpulkan lebih dari dua juta penonton. Banyak pihak memperkirakan film ini akan melampaui rekor Ayat-ayat Cinta.

Namun, benarkah angka-angka itu menunjukkan kondisi yang bisa disebut sebagai kejayaan? Marilah kita menengok sedikit ke masa lalu untuk membandingkan kondisi perfilman nasional dulu dan sekarang.

Tuan rumah

Menurut praktisi dan pengamat perfilman nasional, A Rahim Latif (69), sejarah menunjukkan film nasional sebenarnya selalu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam arti, film nasional sejak awalnya memang selalu lebih digemari masyarakat dibandingkan dengan film impor.

Rahim mengenang pada era 1950-an, betapa film-film karya Usmar Ismail selalu mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Salah satu filmnya, Krisis (1953), berhasil menembus dominasi film-film Hollywood dan diputar di bioskop Metropole (sekarang Megaria), salah satu bioskop elite era itu.

Ternyata film itu sukses besar. Krisis diputar selama 55 hari berturut-turut dan selalu dipadati penonton. Sebuah prestasi yang luar biasa, bahkan untuk ukuran masa kini.

”Bayangkan, Metropole punya kapasitas 1.500 penonton tiap show. Jika ada tiga show per hari saja, dalam waktu 35 hari sudah terkumpul 150.000 penonton di satu gedung bioskop di satu kota. Perkiraan saya, total penonton di seluruh Indonesia waktu itu bisa mencapai lima juta orang. Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia waktu itu,” tutur Rahim.

Jadi, menurut Rahim, prestasi jumlah penonton Ayat-ayat Cinta bahkan belum bisa disebut sebagai rekor. ”Justru malah setback alias kemunduran,” ujarnya.

Produser dan sutradara film Eros Djarot mengakui, jumlah penonton bioskop dewasa ini memang masih sangat sedikit. Menurut dia, pengusaha film masih menyasar segmen masyarakat kelas A yang jumlahnya sekitar 20 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.

Terbatas

Jumlah penduduk saat ini diperkirakan sekitar 220 juta orang, yang berarti ada sekitar 44 juta penduduk yang masuk kategori kelas A. Andai jumlah penonton Ayat-ayat Cinta menjadi patokan, artinya baru sekitar 8,4 persen dari potensi pasar penonton film itu yang telah tergarap.

Eros bahkan khawatir kondisi sekarang ini sebenarnya adalah awal dari sebuah akhir. ”Jika tema-tema film yang ada ternyata begitu-begitu terus, seperti setan-setanan dan percintaan remaja, dan penggarapannya juga begitu-begitu saja, maka ini sebenarnya the beginning of the end,” paparnya.

Dengan makin banyaknya jumlah produksi film Indonesia, produser dan sutradara Harry ”Dagoe” Suharyadi mengatakan, persaingan antarfilm nasional jadi makin ketat. ”Dulu satu film bisa ditonton minimal oleh 10 orang untuk satu layar. Sekarang, walaupun masih bisa 100 penonton untuk satu layar di hari kedelapan, misalnya, film tetap harus minggir jika ada film lain yang lebih menyedot penonton. Sistemnya seperti lelang,” tutur sutradara film Cinta Setaman ini.

Keterbatasan jumlah bioskop juga menjadi penyebab lain makin ketatnya persaingan ini. Harry mengatakan, para pembuat film sekarang ini masih mengandalkan jaringan bioskop milik kelompok 21 dan Blitz Megaplex untuk memutar film-film mereka. Itu pun tidak semua produser mau memanfaatkan seluruh jaringan bioskop itu.

Presiden Direktur Blitz Megaplex Ananda Siregar mengungkapkan, tidak semua produser mau memutar film di jaringan bioskopnya, yang saat ini telah mencapai 39 layar di empat gedung di Jakarta dan Bandung. ”Kami sudah berupaya apa pun, termasuk jemput bola meminta para produser untuk memutar filmnya di Blitz. Kami mengirim surat, menelepon, dan mengirim SMS, tetapi mereka tidak mau. Bahkan, ketika kami mau membayar film seharga Rp 15 juta per copy, mereka juga tidak mau. Ini aneh karena kalau mereka memutar film di 21, tak perlu membayar,” terang Ananda.

Belum tergarap

Kelompok 21 sendiri masih berkonsentrasi membuka jaringan bioskopnya di kota-kota besar. Seperti diakui Humas Kelompok 21 Noorca M Massardi, konsentrasi pembangunan bioskop 21 memang baru sampai pada kota-kota di tingkat provinsi, belum sampai ke tingkat kabupaten atau kecamatan. ”Pembangunan bioskop 21 dilakukan seiring dengan derap pembangunan daerah. Jika dibangun mal besar di satu provinsi, kemungkinan besar 21 akan buka layar. Tetapi, jika malnya kecil, ya pikir-pikir dulu,” tutur Noorca.

Sementara bioskop di kota-kota kecil di luar jaringan 21 dan Blitz saat ini harus meregang nyawa karena kesulitan pasokan film baru. Seperti diakui Slamet Budianto, pengelola bioskop Magelang Theatre dan Tidar Theatre di Magelang, Jawa Tengah. ”Kami baru bisa memutar film Indonesia yang baru setelah film itu selesai diputar di jaringan bioskop 21. Jadi, film itu baru bisa diputar di sini setelah 4-5 bulan saat DVD atau VCD bajakannya sudah beredar juga,” ujar Budi.

Padahal, jika melihat persebaran film di jaringan bioskop 21 saja, terlihat bahwa pasar film nasional sebenarnya berada di luar kota-kota besar. Dalam daftar bioskop mereka, yang bisa diakses di www.21cineplex.com, terlihat bahwa sebagian besar layar bioskop di kota-kota itu didominasi film Indonesia. Film impor kebanyakan hanya diputar di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Sebagai akibat dari semua keterbatasan ini, peluang film nasional untuk ditonton sebanyak mungkin orang menjadi makin kecil. Padahal, menurut Rahim Latif, dengan asumsi biaya produksi rata-rata film nasional saat ini adalah sekitar Rp 2-3 miliar per film, dan pendapatan rata-rata produser dari bagi hasil tiket hanya sekitar Rp 5.000 per tiket, dibutuhkan paling tidak satu juta penonton untuk meraih untung. ”Jika di bawah itu, produser akan tekor atau paling bagus cuma balik modal,” tuturnya.

Data jumlah penonton film sepanjang tahun 2008 yang diperoleh Kompas menunjukkan, dari total 63 judul yang telah ditayangkan hingga pekan ketiga Oktober ini, hanya tiga film yang berhasil mengumpulkan penonton di atas satu juta orang. Tiga film itu adalah Ayat-ayat Cinta, Laskar Pelangi, dan Tali Pocong Perawan. Sebagian besar di luar tiga film itu hanya bisa mengumpulkan penonton di bawah 500.000 orang.

Dari semua data ini, terlihat bahwa kebangkitan produksi film belum menjamin kebangkitan industri film secara keseluruhan. ”Di luar masalah kreativitas para pembuat film, masalah utama industri perfilman nasional adalah lemahnya sistem distribusi dan ekshibisi. Dan itu yang tidak dilawan oleh para pembuat film kita saat ini,” ungkap sutradara Garin Nugroho.

Sistem yang lemah tersebut pada gilirannya sebenarnya juga memangkas hak sebagian besar khalayak pencinta film Indonesia yang tersebar di daerah-daerah.(BUDI SUWARNA/SUSI IVVATY)