Jakarta, Kompas - Imbauan Bank Indonesia agar masyarakat mengonversi dollar AS yang dimilikinya ke mata uang rupiah memang diperlukan sebagai ajakan moral dari otoritas. Namun, langkah itu dinilai tidak akan efektif menguatkan rupiah.

Ekonom Dradjad Wibowo, Rabu (19/11) di Jakarta, menjelaskan, upaya yang sama pernah dilakukan Presiden Soeharto pada saat pemerintahannya masih kuat. Pejabat, pengusaha, dan masyarakat diimbau menukarkan valasnya ke rupiah. Nyatanya, upaya itu tidak banyak berhasil.

Pada penutupan perdagangan di pasar spot antarbank, Rabu, nilai tukar ditutup pada level Rp 12.000 per dollar AS, melemah dibandingkan penutupan sehari sebelumnya yang sebesar Rp 11.750 per dollar AS. Pada transaksi di Bank Indonesia, kurs tengah ditutup Rp 11.957 per dollar AS.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, seruan Gubernur BI kepada masyarakat untuk melepas kepemilikan dollar AS di dalam negeri tidak ditujukan kepada para pejabat dan masyarakat umum.

Menurut Fahmi, para pejabat dan masyarakat umum tidak banyak yang mempunyai dollar AS sehingga kalau dilepas tidak banyak berpengaruh.

Pelemahan rupiah, ujar Dradjad, sejatinya merupakan konsekuensi penerapan rezim devisa bebas dan kurs mengambang. ”Jika suatu negara sudah memilih rezim ini, semua pihak harus siap dengan fluktuasi nilai tukar yang mengikuti kekuatan pasar, seberapa pun besarnya fluktuasi tersebut,” kata Dradjad.

Devisa dikontrol

Langkah yang efektif untuk menahan pelemahan nilai tukar, menurut pengamat valas Farial Anwar, ialah mengubah rezim devisa bebas itu. Ia menyarankan lalu lintas devisa sedikit dikontrol dengan mewajibkan repatriasi dollar AS hasil ekspor ke dalam negeri.

Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro mengatakan, pihak yang berpotensi bisa memperkuat rupiah justru adalah konglomerat dan korporasi swasta yang selama ini banyak menempatkan valasnya di luar negeri. ”Pihak inilah yang seharusnya diimbau untuk membawa pulang valasnya. Para konglomerat seharusnya bisa menunjukkan nasionalismenya,” kata Ismed.

Menurut Fahmi Idris, jika dollar AS para pengusaha—yang masih disimpan di luar negeri karena hasil ekspornya dibawa ke Indonesia—penguatan rupiah secara signifikan akan terjadi. ”Dengan demikian, baru efektif seruan Gubernur BI,” ujarnya.

Tak perlu pegang dollar AS

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mendorong masyarakat bisnis dan rumah tangga yang tidak berkepentingan dan tidak membutuhkan dollar AS dalam transaksinya untuk melepas valasnya. Valas sebaiknya hanya dipegang oleh kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.

”Untuk rumah tangga, jika tidak perlu memegang dollar AS, ya tidak usah memegang dollar AS, kecuali punya anak yang sekolah di luar negeri,” ujarnya.

Masyarakat diyakinkan tidak perlu memegang dollar AS karena spekulasi. Sebab, yang terjadi saat ini atas dollar AS itu merupakan anomali. Amerika Serikat sebenarnya sedang dilanda masalah keuangan dan perekonomian yang sangat serius, tetapi mata uangnya malah menguat sehingga menjadi suatu yang tidak biasa dan perlu diwaspadai.

Penguatan dollar AS disebabkan tak adanya sumber pemasok dollar AS di dunia internasional sehingga likuiditas dalam mata uang ini sangat terbatas. Oleh karena itu, berapa pun dollar AS yang dipasok Bank Sentral AS akan selalu kurang. Ini disebabkan setiap pelaku usaha yang mendapatkan dollar AS tak langsung memutar dananya itu dalam bisnis, melainkan disimpannya.

”Jadi, masyarakat perlu diberi pengertian bahwa kaitan dollar AS dengan rupiah saat ini sangat dipengaruhi kepercayaan orang yang rendah untuk melakukan perdagangan. Atas dasar itu, masyarakat seharusnya menyesuaikan diri dengan keseimbangan baru ini, baik dalam neracanya maupun rencana kegiatan ekonominya,” ujar Menkeu.

Keseimbangan baru

Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menyebutkan, semua pihak harus segera menyadari bahwa saat ini nilai tukar rupiah sedang memasuki keseimbangan baru. Maka, semua pihak, terutama pebisnis, diharapkan menyadari bahwa dollar AS tidak akan kembali ke posisi di bawah Rp 10.000 lagi.

”Semua harus mengubah cara berpikirnya, tidak hanya dollar AS yang tidak akan kembali ke level Rp 9.000, tetapi juga menyadari bahwa target pertumbuhan ekonomi pada level 6 persen pada 2009 pun akan sangat sulit,” ujarnya.

Industri kehutanan

Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong industri kehutanan bertahan dari krisis global.

Menurut Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Dephut Hadi Pasaribu, Dephut sudah mengakomodasi beberapa usulan pengusaha kehutanan untuk meringankan beban akibat krisis. Salah satunya adalah mengubah mata uang pembayaran dana reboisasi (DR) dari dollar AS ke rupiah.

Saat krisis tahun 1998, pengusaha sempat membayar DR dalam rupiah sesuai kurs dollar AS yang berlaku. Hal ini dijalani karena kesulitan mendapat dollar AS ketika itu dan tidak menjadi masalah karena pasar ekspor masih baik. (FAJ/INU/OIN/HAM)