Bandung, Kompas - Krisis ekonomi diyakini akan memengaruhi pertambahan jumlah penduduk. Penduduk yang menganggur cenderung membuat anak untuk dimanfaatkan guna mencari penghasilan di sektor informal.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, Sabtu (29/11) di Bandung Barat, menyatakan, saat ini jumlah penduduk Indonesia 227 juta jiwa dengan tingkat kelahiran 4,3 juta per tahun.

Jumlah itu kemungkinan bertambah bila kesempatan kerja berkurang. Di sisi lain, pertambahan penduduk tidak diimbangi kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2007 berada di urutan ke-107 dari 177 negara.

Akibat rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan, banyak orangtua memanfaatkan anak untuk mencari penghasilan, terutama di sektor informal.

”Prinsip banyak anak banyak rezeki dikhawatirkan kembali marak. Banyak orangtua berpikir, anak bisa membantu mencari penghasilan. Di sisi lain, kualitas pendidikan dan gizi anak tidak diperhatikan,” katanya.

Pandangan seperti itu, menurut Sugiri, sangat berbahaya. Selain menambah jumlah penduduk, hal itu berpengaruh pada banyak hal. antara lain kehamilan terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, atau terlalu dekat jarak kehamilan. Hal itu akan meningkatkan jumlah kematian ibu dan anak.

”Rata-rata tingkat kelahiran di keluarga dengan status ekonomi rendah cukup tinggi di Indonesia, yaitu 3,0. Sedangkan tingkat kelahiran pada kelompok ekonomi lebih tinggi 2,2. Angka ideal di bawah 2,0,” katanya.

Tingkatkan kepedulian

Sugiri berharap pemerintah daerah mulai peduli. Menurut dia, masih banyak daerah di Indonesia belum menyiapkan anggaran bagi program KB. Rata-rata mereka menganggap program KB hanya pemborosan dan tidak ada hasilnya. Akibatnya, program KB tidak berjalan dan jumlah penduduk mulai meningkat drastis.

Sugiri mengatakan, mustahil mengandalkan anggaran BKKBN. Dengan dana hanya Rp 30 miliar per tahun, tidak mungkin bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia. Masih banyak penduduk yang tidak mengenal atau tidak sempat ikut program KB.

”Maluku menjadi daerah terbanyak penduduknya tidak mendapatkan pelayanan KB, yaitu 22,4 persen. Sedangkan Bangka Belitung penduduknya paling sedikit tidak terlayani, hanya 3,2 persen. Adapun Maluku menjadi daerah dengan angka kesertaan paling sedikit, 33,9 persen. Adapun Bengkulu menjadi daerah dengan kesertaan paling banyak, 73,9 persen,” katanya.

Sugiri berharap Departemen Pertanian dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ikut memerhatikan masalah ini. Jalan keluar dari masalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak proporsional adalah dengan pemenuhan kesempatan kerja dan ketersediaan pangan. (CHE)