Cyrillus Harinowo

Tahun 1986, Malaysia dilanda resesi. Untuk mengatasi permasalahan itu, Pemerintah Malaysia melakukan stimulasi fiskal dengan melakukan pembangunan besar-besaran.

Jalan tol Johor-Trengganu yang dikenal dengan Pusat Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) dibangun pada masa itu. Pembangunan itu menciptakan lapangan kerja, menciptakan multiplier perekonomian, dan yang paling penting menghasilkan prasarana baru yang siap untuk melayani boom perekonomian yang datang kemudian.

Tahun 1997, saat Korea Selatan dilanda krisis Asia, saya menyaksikan pembangunan secara besar-besaran di negara itu. Pelabuhan Udara Incheon dibangun pada masa itu beserta fasilitas pendukungnya, seperti jalan tol, hotel, dan perumahan karyawan. Setelah krisis selesai, pelabuhan udara itu dengan gagah menyambut para tamu yang melakukan kunjungan ke negara itu atau melakukan transit ke negara lain. Krisis Asia ternyata dimanfaatkan untuk menciptakan prasarana yang menambah kapasitas perekonomian secara menyeluruh.

Oktober 2008, Pemerintah Malaysia mengumumkan akan melakukan stimulasi fiskal sejumlah tujuh miliar ringgit atau sekitar Rp 20 triliun. Yang menarik, target penggunaan dana itu amat spesifik dan terukur. Misalnya, pembangunan rumah murah sebanyak 22.000 unit dan pembangunan jalan sekian kilometer.

Dengan demikian, masyarakat dan media bisa ikut membantu memonitor pelaksanaan pembangunan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Stimulasi fiskal Indonesia

Karena itu, saya merasa kecewa dengan rencana penggunaan sisa anggaran untuk melakukan stimulasi fiskal yang tidak jelas bentuknya. Bayangkan, Rp 12 triliun digunakan untuk menanggung pajak maupun bea masuk berbagai perusahaan. Sementara itu, hampir Rp 40 triliun belum tentu lagi juntrungnya. Secara keseluruhan, jumlah Rp 51,3 triliun merupakan jumlah yang disiapkan untuk melakukan stimulasi yang menurut salah satu pengamat bisa saja akan menjadi ”pepesan kosong”.

Untuk pembangunan jalan tol layang Bandara Cengkareng yang ke arah bandara sepanjang 8 kilometer dan memiliki dua jalur, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp 260 miliar. Ini berarti seluruh proyek sebanyak empat jalur memerlukan dana sekitar Rp 500 miliar.

Jika tidak ada biaya pembebasan tanah, ini berarti dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp 51,3 triliun akan mampu dibangun lebih dari 100 jalan setara jalan tol layang bandara atau lebih kurang 800 kilometer. Dengan biaya pembebasan lahannya, katakan saja memakan biaya separuhnya, akan mampu dibangun jalan setara itu (yaitu elevated yang biayanya lebih mahal) untuk panjang 400 kilometer.

Karena sebagian besar jalan tol trans-Jawa tidak dibangun secara elevated, berarti jalan tol trans-Jawa akan mampu dibiayai oleh dana sejumlah itu. Dengan pembangunan jalan tersebut, dua atau tiga tahun kemudian kita akan menikmati perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dalam jangka waktu sekitar tujuh atau delapan jam berkendara yang amat banyak meningkatkan efisiensi perekonomian. Dan, itu hanya dengan hitungan dana stimulasi fiskal selama satu tahun yang bahkan saat ini sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan.

Saya memahami bahwa banyak ruas jalan tol ditenderkan dan dimenangi banyak pihak swasta. Meski demikian, ada beberapa ruas yang dapat dipercepat pembangunannya dengan bantuan dana sisa anggaran itu dengan melakukan negosiasi dengan para pengelola jalan tol (yang dalam keadaan krisis semacam ini tentu menemui berbagai kesulitan), yang sedang melakukan proses pembebasan lahan, konstruksi awal, maupun tahapan lainnya.

Untuk kepentingan rakyat

Pada akhirnya, kerja sama pemerintah dan swasta dengan cara win-win akan mempercepat pembangunan proyek jalan tol tersebut.

Jumlah dana itu bisa juga dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana lain, seperti pembangunan irigasi, pelabuhan, dan jalan raya non-tol. Hanya dengan jumlah dana yang tidak terlalu banyak, jalan trans-Kalimantan antara Pontianak dan Tayan akan dapat diselesaikan dengan amat cepat.

Pembangunan ruas jalan ini akan banyak sekali membantu proses percepatan pembangunan daerah dalam (hinterland) Kalimantan Barat sehingga pada waktunya nanti masyarakat luas akan banyak terbantu karenanya. Demikian juga ruas jalan trans-Sulawesi yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat luas di daerah itu.

Karena itu, saya sungguh banyak berharap munculnya kearifan pemerintah untuk memanfaatkan dana yang ada sebaik-baiknya. Sebagian terbesar dana anggaran pemerintah dibiayai pajak. Karena itu, sangat layak jika dana yang ada tersebut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.

Cyrillus Harinowo Pemerhati Ekonomi