Oleh M IKHSAN MODJO

Krisis adalah ketidakpastian yang melahirkan sikap berjaga-jaga. Rumah tangga dan perusahaan akan menahan belanja sehingga muncul kebuntuan pengeluaran yang secara spiral menambah ketidakpastian.

John Maynard Keynes, ekonom legendaris Inggris, menyeru pemerintah memecah kebuntuan ini melalui satu stimulus fiskal yang efek bergandanya mendorong belanja rumah tangga dan perusahaan.

Persoalannya, sebagaimana diingatkan kaum neoklasik, stimulus fiskal bukan sesuatu yang gratis. Keberadaannya tidak menambah sumber daya dalam satu masa. Ia dibiayai utang, yang memindahkan pendapatan dari masa depan ke masa sekarang. Stimulus juga mendesak keluar penggunaan lain dari dana yang terbatas.

Dengan kata lain, stimulus fiskal sekadar realokasi sumber daya dari masa depan ke sekarang atau dari satu penggunaan ke penggunaan lain. Dengan demikian, ia efektif meningkatkan pendapatan hanya bila aktivitas dipilih lebih produktif ketimbang aktivitas ditinggalkan.

Untuk itu, pilihan bentuk kebijakan dan prioritas sektor adalah krusial. Kesalahan memilih menghasilkan pemborosan dan alokasi sumber daya distorsif, yang mengakibatkan berlarutnya pelemahan pertumbuhan.

Beberapa prinsip implementasi stimulus secara garis besar adalah sebagai berikut. Untuk bentuk kebijakan, peningkatan investasi barang publik lebih baik ketimbang pemotongan pajak berdasarkan dua alasan.

Pertama, investasi barang publik adalah injeksi uang tunai yang tercatat langsung sebagai pengeluaran. Adapun pemotongan pajak beroperasi pada sisi pendapatan dan mayoritas dinikmati golongan berpendapatan tinggi, yang kecenderungan penambahan konsumsi marjinalnya relatif rendah. Dus, insentif pajak akan mengaksentuasi efek penggelembungan tabungan defisit anggaran (Ricardian-equivalent effect), yang kurang memiliki efek berganda pada pengeluaran.

Kedua, investasi barang publik menghasilkan satu produk akhir yang tetap bisa digunakan setelah stimulus dibelanjakan.

Akan tetapi, tidak mudah menyusun satu belanja investasi publik efektif dalam waktu singkat. Langkah antara yang bisa dilakukan adalah memperbesar transfer bagi masyarakat miskin, rentan miskin, dan mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kebijakan ini menstimulasi konsumsi, mengingat setiap rupiah belanja negara akan tersalur sebagai pengeluaran rumah tangga.

Tiga sektor prioritas

Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi peningkatan investasi publik yang terarah. Prioritas harus diberikan pada tiga sektor: pangan, energi, dan infrastruktur. Tiga sektor ini, selain memiliki efek berganda tinggi, juga merupakan fondasi tumbuh lebih dinamis di masa depan.

Pada bidang pangan, investasi perlu dilakukan pada perluasan lahan, penambahan dan peremajaan infrastruktur pertanian, serta subsidi pupuk dan benih. Investasi ini meningkatkan produktivitas produksi pangan di masa depan dan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Subsidi ongkos produksi juga menekan harga sehingga menjaga daya beli.

Di bidang energi, investasi publik krusial adalah penambahan kapasitas listrik. Hal lain adalah pembangunan pusat penyulingan minyak yang masih kurang dan menyebabkan ketergantungan impor.

Terakhir, tapi paling penting, stimulus fiskal perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jalan tol, dan jembatan.

Efek berganda

Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur memiliki efek berganda pada pengeluaran swasta yang tinggi. Pada pembangunan jalan tol, misalnya, pemerintah sekadar memfasilitasi pembebasan lahan dan tender. Sementara itu, seluruh beban investasi meliputi biaya pengadaan lahan, konstruksi, pemeliharaan, dan pengoperasian dipikul investor. Infrastruktur juga memicu pertumbuhan sentra-sentra perekonomian, seperti pabrik dan perkantoran.

Dalam jangka panjang, keberadaan infrastruktur meningkatkan produktivitas dan mengurangi kebocoran pendapatan melalui pengurangan efek bottleneck, yang selama ini menyebabkan tingginya impor bahan baku dan modal.

Sayang pemerintah justru tercecer pada infrastruktur, yang seharusnya diberi dukungan luas mengingat besarnya investasi. Target pembangunan jalan tol 1.000 kilometer sampai 2008, misalnya, tidak tercapai. Persoalannya adalah pembebasan tanah, yang jelas-jelas merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dengan risiko investasi jangka panjang sangat tinggi yang dipikul investor jalan tol, seyogianya pembebasan tanah dilakukan lebih serius dan singkat. Tuntasnya masalah ini dengan biaya terkendali sangat membantu mengurangi risiko dan merangsang para investor. Pada akhirnya, ini meringankan pemerintah mewujudkan infrastruktur jalan yang sangat diperlukan dengan APBN terbatas.

Peningkatan investasi barang publik pada tiga sektor ini niscaya menghasilkan satu stimulus efektif yang menghasilkan efek berganda keynesian optimal. Pada saat yang sama, ia meminimalisasi kemungkinan masuk perangkap distorsi realokasi yang diperingatkan kaum neoklasik.

M Ikhsan Modjo Direktur Indef; Pengajar Ilmu Ekonomi Unair