Jakarta, Kompas - Pemahaman terhadap visi ekonomi partai politik dirasakan penting oleh para pelaku usaha, terutama di tengah ancaman krisis global. Kalangan usaha berharap partai politik telah menyusun langkah konkret dan berkomitmen mengimplementasikan jika mendapat dukungan suara.

Kebutuhan memahami visi ekonomi partai politik itu membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), bekerja sama dengan Metro TV, menggelar diskusi panel dengan pemimpin dan tim ekonomi enam partai politik, 13-16 Februari 2009 di Jakarta.

”Pengusaha sudah lama bertanya-tanya, jika suatu partai politik berkuasa, ke mana kami akan dibawa. Ini, antara lain, akan memengaruhi bagaimana kami berinvestasi dan menghadapi krisis,” ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, Jumat (13/2).

Pada putaran pertama panel, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan, kemandirian ekonomi yang inklusif menjadi inti visi ekonomi PDI-P. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menekankan, partainya bertujuan menciptakan masyarakat adil, sejahtera, dan bermartabat.

Di bidang investasi, peran modal asing menjadi pertanyaan seorang panelis. Menurut Mega, kontrak kerja sama harus dihormati, tetapi pengusaha nasional pun perlu didorong lebih mengeksplorasi potensi domestik.

”Kalau bikin satelit, pasti butuh investor asing. Kalau buat TV, apa perlu investor asing?” ujar Mega yang ditemani Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung dan anggota tim ekonomi PDI-P, Iman Sugema dan Hendrawan Supratikno.

Sementara itu, anggota tim ekonomi PKS, Zulkiflimansyah, menegaskan, investasi asing perlu sejalan dengan kejelasan regulasi, pemilihan mitra lokal yang tepat, serta strategi industri pemerintah. ”Hampir semua perusahaan asing tidak menularkan teknologi kepada mitra lokal. Bukan salah investor asingnya, tetapi mitra lokal yang harus disadarkan,” ujar Zulkiflimansyah.

Terkait dengan infrastruktur, PDI-P menilai, pembiayaan pembangunan infrastruktur lebih penting dalam masa krisis daripada pengalokasian dana untuk bantuan langsung tunai.

Pada sektor energi dan pertambangan migas, Pramono Anung mengatakan pentingnya koordinasi kuat pemerintah pusat dan daerah, antara lain untuk mengatasi sengketa tumpang tindih penguasaan lahan yang banyak terjadi pada sektor itu.

PKS berpendapat, bisnis energi selama ini kental diwarnai kolusi dan korupsi sehingga berakibat inefisiensi dan ketidakadilan. Kredibilitas pemimpin dan kemampuan pengambilan keputusan menjadi krusial untuk mengatasi hal itu. ”Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Keuangan dan BUMN- BUMN di sektor energi juga harus memiliki relasi konstruktif,” kata Zulkiflimansyah.

Terkait dengan perbankan, PDI-P memandang perlu adanya perbankan yang menangani bidang khusus, seperti pertanian, pembiayaan pembangunan, dan ekspor-impor.

PKS menekankan pentingnya menggandeng perbankan untuk tidak terus ”bermain aman” sendiri karena pola itu membuat sektor riil kian terpuruk dan krisis makin dalam.

Ketenagakerjaan

Isu ketenagakerjaan juga mengemuka dalam diskusi. PDI-P menilai, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus bersinergi dengan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kedua UU ini saling melengkapi sehingga kalau tidak dijalankan seiring, akan terjadi ketimpangan.

Baik PDI-P maupun PKS menilai, tripartit nasional—forum bersama pengusaha, buruh, dan pemerintah—merupakan solusi efektif untuk menyelesaikan konflik perburuhan. Namun, PKS menekankan agar forum ini bebas dari politisasi buruh.

Kedua partai tersebut tidak menjawab eksplisit permintaan pengusaha agar UU No 13/2003 direvisi jika mereka berkuasa.

Dalam kedaulatan pangan, PDI-P ingin mengembalikan fungsi Bulog sebagai pengelola stok untuk stabilitas pangan, seperti saat Orde Baru.

PKS bertekad mengalihkan petani dari orientasi on farm (hulu) ke off farm (hilir) dalam waktu 15 tahun. Dengan begitu, kesejahteraan petani didongkrak.(DAY/HAM)