Andreas Maryoto

Partai Golkar menyatakan tahun ini akan mengekspor beras. Partai Demokrat menyebutkan harga sejumlah komoditas pangan telah diturunkan. Partai Gerindra mencitrakan diri sebagai partai pembela petani. PDI Perjuangan menjanjikan akan menurunkan harga pangan.

Setiap partai tak ketinggalan membawa masalah pangan dan pertanian dalam setiap kampanye. Maklum saja petani yang mencapai sekitar 70 persen penduduk Indonesia merupakan massa terbesar. Mereka menjadi target massa potensial. Namun, hingga sekarang belum ada partai politik (parpol) yang menggarap isu pertanian secara konsisten.

”Saya mempertanyakan kebenaran pernyataan partai-partai itu,” kata analis ekonomi pertanian dari UGM, Prof M Maksum.

Apalagi, hingga saat ini tidak ada proses politik yang bisa digunakan untuk menuntut janji-janji mereka itu. Petani juga belum memiliki cara untuk menuntut janji tersebut. Akibatnya parpol bisa leluasa mengumbar janji.

Pernyataan parpol soal pangan dan pertanian memang masih harus diuji. Tidak sedikit pernyataan mereka malah membingungkan dan kontradiktif.

Misalnya, komitmen harga pangan murah (yang menguntungkan masyarakat perkotaan) akan bertabrakan dengan kepentingan petani (yang berada di pedesaan) yang berharap harga komoditas pertanian membaik.

Apabila ada partai yang bangga dengan prestasi menurunkan harga, ada dua hal yang patut dipertanyakan. Pertama, penurunan harga sejumlah komoditas tercapai karena harga internasional turun. Kedua, penurunan harga dipastikan merugikan petani. Kita masih ingat petani menjerit akibat penurunan harga CPO dari Rp 1.500 per kilogram menjadi Rp 300 per kilogram.

”Partai politik sangat bias dalam hal ini. Setiap kali ada kenaikan harga, yang menjadi keluhan orang kota, lebih didengar dengan meluncurkan program pangan murah. Namun, keluhan petani sangat lamban direspons. Padahal petani tak pernah meminta harga mahal. Mereka hanya minta ketersediaan pupuk, benih, dan air yang tepat waktu,” kata Maksum.

Jargon Indonesia telah berswasembada juga harus dicermati dengan baik. Klaim partai yang berkuasa, swasembada bisa dicapai karena upaya mereka selama ini. Namun, dalam sejarah swasembada di Indonesia, pada tahun 1983 yang bisa meyakinkan kita kalau memang ada peningkatan signifikan setelah berbagai upaya dilakukan.

Klaim swasembada beras tahun 2008 sangat sulit dilihat sebagai keberhasilan pemerintahan saat itu. Cuaca pada musim kemarau yang cenderung basah lebih banyak menjadi faktor penentu keberhasilan produksi pangan. Hal ini juga pernah terjadi pada tahun 2003 saat Indonesia berhasil melepaskan diri dari impor beras. Saat itu musim kemarau cenderung basah.

Klaim bahwa benih subsidi dan pupuk bersubsidi menjadi kunci keberhasilan swasembada tahun 2008 masih harus diuji. Impor benih dalam jumlah besar masih harus dipertanyakan karena beberapa waktu yang lalu para ilmuwan mengingatkan bahwa impor benih langsung itu membahayakan karena bisa membawa hama dan penyakit.

Pasokan pupuk bersubsidi juga masih banyak dipertanyakan petani karena jangankan yang bersubsidi, pupuk yang tak bersubsidi pun sulit didapat.

”Partai berkuasa bisa berucap telah mencapai swasembada, tetapi apa implikasi bagi petani. Apakah petani makin sejahtera? Jawaban atas pertanyaan ini lebih diperlukan dibandingkan kebanggaan dengan label swasembada. Saya kira sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan soal perubahan kesejahteraan petani menyusul tercapainya swasembada itu,” kata Maksum.

Pangan nonberas

Partai-partai yang ada juga tidak mempunyai konsep pembangunan pertanian terobosan. Mereka hanya meneruskan desain pembangunan pertanian Orde Baru yang tak sepenuhnya tepat. Orde Baru mendesain stabilitas politik dengan bersandar pada stabilitas pasokan beras.

”Kita telah terjebak, beras menjadi komoditas politik. Repotnya, partai-partai besar kok malah menggiring ke jebakan ketergantungan pada beras. Tak ada partai yang berani mengusung konsep pangan nonberas karena taruhannya stabilitas politik,” kata Kepala Lembaga Penelitian Unika Santo Thomas, Medan, Posman Sibuea.

Untuk menggarap isu-isu pertanian strategis dalam kampanye, sesuatu yang tidak mudah. Usulan-usulan terobosan diperlukan untuk menjawab masalah kesejahteraan petani, stabilitas pangan, dan pengembangan diversifikasi dibandingkan debat sengit soal pangan murah dan swasembada pangan.

Usulan pengendalian rezim harga pangan juga harus dilakukan. Pilihan yang moderat adalah partai-partai perlu menawarkan konsep harga yang menguntungkan petani, tetapi tak memberatkan konsumen.

Kemudian parpol harus memiliki strategi untuk memastikan pasokan sarana dan prasarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan pasokan air) tersedia sehingga biaya produksi pangan lebih murah.

Maksum melihat, di samping kesulitan dalam merumuskan konsep isu pangan dan pertanian dalam kampanye, kesulitan yang paling mendasar adalah membalikkan ketidakpercayaan petani selama ini kepada parpol. Parpol dinilai banyak berjanji, tetapi tak pernah menepati ucapannya.

”Petani belum bisa diyakinkan kalau niat parpol itu tulus. Banyak parpol yang membangun jalan desa, memberi benih ke petani, memberi pupuk, dan lain-lain. Namun, petani tahu kalau parpol tidak tulus,” kata Maksum.

Meski demikian, sebuah pengalaman sejarah pada masa lalu bisa menjadi pelajaran bagi partai politik dalam mengelola isu pertanian untuk menarik massa. Kehadiran Partai Komunis Indonesia pada masa Orde Lama yang menggunakan petani sebagai basis massa tergolong bisa memikat petani.

”Melalui Barisan Tani Indonesia partai itu berhasil mengartikulasikan kepentingan petani. Isu-isu kebutuhan dasar petani bisa diangkat ke permukaan,” kata Maksum.

Saat itu Presiden Soekarno juga menentang impor beras yang dinilai melemahkan kepercayaan diri bangsa Indonesia dan merugikan petani.

Apakah anggota parpol sekarang siap?