Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang mencalonkan diri sebagai presiden kembali, menyebutkan lima kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pemilu Presiden 2009. Lima kriteria itu dirumuskan setelah mendengarkan masukan rakyat.

Lima kriteria itu adalah memiliki integritas, kepribadian, karakter moral, termasuk moral politik yang baik; memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pembantu presiden sesuai dengan UUD 1945; memiliki loyalitas yang penuh kepada pemerintah dan bebas dari konflik kepentingan; memiliki akseptabilitas dalam arti diterima dan lekat di hati rakyat; serta dapat meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang dibangun.

”Sampai sekarang, saya belum menemukan,” ujar Yudhoyono di di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/4). Dalam jumpa pers, ia ditunggui Ny Ani Yudhoyono dan Sudi Silalahi.

Yudhoyono menjelaskan, Partai Demokrat membentuk Tim Sembilan yang dipimpin Ketua Umum Hadi Utomo untuk mencari calon wapres sesuai dengan kriteria itu. Sudah banyak partai politik yang diajak bicara tentang kebersamaan dan koalisi di pemerintahan dan parlemen pada periode 2009-2014. ”Tim Sembilan wajib berkomunikasi dan lapor kepada saya,” ujarnya.

Selain Tim Sembilan, Yudhoyono juga menjalin komunikasi dengan tokoh lain secara pribadi. Pekan lalu Yudhoyono bertemu dengan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, di Wisma Negara, Jakarta. Yudhoyono berbicara tentang koalisi PAN dan Partai Demokrat meski belum rinci dalam bentuk calon presiden dan wapres. Partai Demokrat dan PAN ingin membentuk pemerintahan yang kokoh dan efektif.

Yudhoyono mengakui, koalisi yang dibangun partainya tak berdasarkan kesamaan ideologi partai, yang kini dibedakan antara nasionalis dan Islam, atau identitas lain. Patokan koalisi adalah platform dan arah kebijakan, yaitu pembangunan, demokrasi, dan keadilan. ”Ini menjadi ruang yang lebih pantas, tidak terhalang sekat-sekat ideologi,” ujarnya.

Koalisi yang dibangun harus berpegang pada lima komitmen, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat (program prorakyat), reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, demokrasi yang lebih membawa manfaat, penegakan hukum dan aturan, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.

”Berhadapan” Megawati

Soal ancaman Partai Keadilan Sejahtera yang akan keluar dari koalisi jika Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla tetap menjadi calon wapres, dia mendengarnya dan mempersilakan saja. Hal itu menjadi hak partai.

Ditanya kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yudhoyono diam sejenak. Ia menyebutkan, segala sesuatu mungkin dalam politik. Namun, ia juga realistis dan melihat kecil kemungkinan itu terjadi. Bahkan, PDI-P disebutnya sebagai kompetitor dalam Pilpres 2009.

”Hampir pasti, Ibu Megawati Soekarnoputri akan berkompetisi lagi dengan saya,” ujarnya.

Untuk calon wapres pendamping Yudhoyono, Partai Demokrat akan menetapkannya dalam rapat pimpinan nasional, 26 April 2009. Untuk posisi calon wapres, Golkar merasa mendapat peluang dan menawarkan lima nama, yaitu M Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, dan Agung Laksono.

SBY-JK terkuat

Dalam diskusi yang digelar Sekolah Demokrasi Banyuasin di Palembang, Minggu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai, pasangan Yudhoyono dan Kalla

adalah calon presiden dan wapres yang terkuat saat ini. Sebab, masyarakat menilai, SBY-JK lebih berhasil dalam meningkatkan perekonomian dan stabilitas ketimbang pemerintahan sebelumnya.

Menurut Arbi, karisma Yudhoyono kini semakin meningkat. Kondisi yang dialami Yudhoyono sekarang sama dengan yang dialami Megawati pada masa reformasi tahun 1999. Perhitungan rasional dan fakta menunjukkan pasangan SBY-JK sulit dikalahkan pasangan lain.

”Bisa dikatakan sekarang Partai Demokrat milik SBY. Tak ada kekuatan lain dalam partai itu selain SBY,” katanya.

Arbi menambahkan, kekuatan tunggal bagus untuk menghadapi pemilu presiden, tetapi tak bagus untuk demokrasi. Ia juga mengkhawatirkan ke depan Yudhoyono akan bernasib seperti Megawati yang tetap didukung pendukung fanatiknya meski kalah. Yudhoyono harus mulai melakukan kaderisasi, seperti terhadap Sri Mulyani, untuk menjadi capres pada Pemilu 2014.

Menurut Arbi, Partai Golkar juga lebih baik kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat sebab Kalla bisa kalah kalau berhadapan dengan Yudhoyono. Bagi Yudhoyono, sosok calon wapres saat ini tidak terlalu penting, tetapi Partai Demokrat tetap memerlukan Partai Golkar untuk berkoalisi di DPR supaya pemerintahan selama lima tahun stabil.

”Jika Golkar tidak merapat ke SBY, Golkar tidak akan mendapat apa-apa,” katanya.

Secara terpisah, Minggu di Jakarta, anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Siswono Yudo Husodo, menuturkan, Rapat Pimpinan Nasional Khusus Golkar pada 23 April 2009 tidak perlu membuat daftar nama yang disiapkan untuk diajukan kepada Partai Demokrat sebagai calon wapres untuk mendampingi Yudhoyono. Penentuan calon wapres menjadi kewenangan Partai Demokrat dan Yudhoyono. Golkar lebih baik berkonsentrasi untuk memutuskan langkah terbaik, apakah tetap berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

”Memang Golkar selama ini dikesankan sebagai partai pemerintah. Padahal, sebagai parpol, seharusnya siap untuk masuk di pemerintahan atau berada di luar dan menjadi oposisi. Bisa juga bersikap tidak di pemerintahan dan tidak pula oposisi. Sikapnya akan tergantung dengan visi kepartaian dan kepentingan bangsa,” ujarnya.

Menurut Siswono, riskan bagi Golkar jika mengajukan sejumlah nama kepada calon presiden dari Partai Demokrat untuk dipilih sebagai calon wapres. Jika tak dipilih, harga diri partai akan jatuh. (inu/wad/mam)