Jakarta, Kompas - Penegakan hak asasi manusia diharapkan menjadi muara penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, calon presiden mendatang diharapkan memberi penegasan formal sikap mereka atas persoalan HAM di Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan oleh Indria Fernida dari Kontras ketika ditemui, Kamis (4/6) di Jakarta. Tidak hanya itu, diharapkan pula calon presiden mendatang mampu melahirkan kebijakan integral tentang penegakan HAM dan memutus rantai impunitas.

Sebelumnya, sejumlah aktivis demokrasi dan HAM mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka meminta agar KPU memasukkan tema HAM dalam debat calon presiden yang akan mereka gelar.

Menurut Indri, KPU telah memikirkan persoalan tersebut dan masuk dalam tema tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum. Tema penegakan HAM sendiri, menurut Papang dari Kontras, selayaknya menjadi tema khusus karena terkait erat dengan jaminan atas keadilan publik.

”Pernyataan tegas dan sikap politik capres tentang HAM sangat penting, khususnya atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang ada selama ini. Dengan penegasan itu, masyarakat akan dapat mengambil sikap lanjut atas berbagai persoalan yang selama ini menggantung itu,” kata Papang.

Lebih dari itu adalah pengungkapan kebenaran atas kasus-kasus tersebut dan memutus rantai impunitas. Jika tidak, Indonesia akan tetap dihantui oleh berbagai persoalan yang terkait dengan ketidakadilan.

Selama ini ia menilai penanganan kasus pelanggaran HAM hanya setengah-setengah. Pemerintah memang pernah menerima korban pelanggaran HAM dan menjanjikan penyelesaian atas kasus itu, tetapi hingga saat ini semua janji tersebut belum terwujud. Oleh karena itu, penting bagi presiden mendatang untuk menegaskan sikap mereka atas semua persoalan HAM.

Subtema

KPU menjanjikan akan memasukkan subtema tentang hak asasi manusia dalam salah satu tema debat kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya, KPU dan tim kampanye tiga pasang capres-cawapres telah menyepakati lima tema debat kampanye.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary seusai audiensi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HAM, dipimpin oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M Zen, Kamis.

Patra mengatakan, masyarakat perlu mengetahui apa visi misi setiap pasang capres-cawapres terkait dengan HAM. ”Bagaimana capres-cawapres menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM, seperti kasus Talangsari, Semanggi I dan II, serta korban lumpur Lapindo,” ujarnya.

Menurut Hafiz, ada beberapa topik yang bisa menjadi kisi-kisi dalam tema debat kampanye. ”Dari awal tema HAM memang menjadi topik yang pertama, tetapi dalam pembahasan dengan tim kampanye, ada pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum itu pasti terkait dengan HAM, jadi kami masukkan di situ,” kata Hafiz.

Menurut Hafiz, tema debat kampanye masih bisa diubah. ”Memang dilematis. Ketika KPU meminta masukan, dikatakan tidak perlu. Namun, ketika tidak menerima masukan, KPU akan dikatakan otoriter,” ujarnya. (SIE/JOS)