BI Purwantari

Meskipun persentase perolehan suara tidak besar, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto ditopang oleh dua karakter pemilih yang cukup kuat, yaitu karakter non-Jawa dan status sosial ekonomi mapan. Dua karakter tersebut menjadi ciri dominan konstituen capres-cawapres yang menyebut diri sebagai pasangan Nusantara ini.

 Sebutan pasangan Nusantara tentunya dipakai bukan tanpa dasar. Kenyataan bahwa Jusuf Kalla-Wiranto merupakan pasangan multietnis bisa jadi adalah alasan utama pemilihan sebutan tersebut.

Pada gilirannya, kondisi pasangan ini turut memberi warna pada pembentukan karakter kelompok pemilihnya. Paduan pasangan beretnis Bugis dan Jawa ini memikat hati sebagian pemilih yang terlahir dengan etnis non-Jawa. Survei nasional Kompas yang diselenggarakan pada 4-14 Juni 2009 tentang preferensi pemilih merekam jejak para calon pemilih pasangan ini yang sebagian besar menyatakan diri sebagai etnis Bugis, Melayu, Minang, maupun Ternate.

Sementara itu, Sulawesi Selatan menjadi wilayah yang paling besar proporsi pemilih pasangan ini. Diperkirakan, dari seluruh responden di Sulawesi Selatan, sebesar 52,9 persen menyatakan memilih JK-Wiranto. Adapun 34,3 persen menjatuhkan pilihan kepada pasangan SBY-Boediono dan 7,1 persen mencontreng Megawati-Prabowo. Wilayah lainnya, seperti Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan, pasangan JK-Wiranto memperoleh suara di atas Megawati-Prabowo dengan proporsi 19,0 persen dan 17,1 persen. Cakupan wilayah dan latar belakang etnis non-Jawa dari para pemilih JK-Wiranto ini dapat dikatakan merupakan dukungan atas pergulatan untuk mendorong kandidat non-Jawa menerobos dominasi Jawa ke pusat kekuasaan negara.

Gambaran pemilih berdasarkan wilayah dan etnisitas tersebut agaknya berkaitan dengan daerah basis massa dua partai pendukung pasangan nomor tiga ini, yaitu Golkar dan Hanura. Hasil Pemilu Legislatif 2009 kemarin menunjukkan, dukungan suara cukup besar diperoleh Golkar dan Hanura, terutama dari sebagian besar wilayah Sulawesi. Meskipun jumlah suara partai Golkar menurun, partai beringin ini masih menguasai kantong- kantong pemilih di Nusa Tenggara Timur, Papua, sebagian Maluku, Sumatera bagian tengah dan selatan, serta sebagian Kalimantan.

Karakter kedua yang menjadi basis pemilih Jusuf Kalla-Wiranto adalah status sosial ekonomi yang cukup mapan. Kemapanan ini pertama-tama ditilik dari tingkat pendidikan para pemilih. Kelompok berpendidikan setingkat sarjana menyatakan akan memilih pasangan ini jika pemilu presiden dilakukan saat survei berlangsung. Kedua, dari aspek belanja keluarga dalam sebulan, pasangan ini dipilih oleh kelompok yang memiliki pengeluaran sekitar Rp 1,4 juta. Status mapan tersebut dipertegas dengan jenis pekerjaan kelompok pemilih pasangan ini, yaitu mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan BUMN.

Kelompok mapan, terutama pegawai negeri sipil dan BUMN, yang mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan massa loyal Golkar. Seperti diketahui, jajaran birokrasi dan militer telah menjadi penyokong utama dan mesin pemenangan pemilu Golkar selama rezim Orde Baru berkuasa. Selain itu, pada periode di mana figur menjadi faktor penting menggantikan ideologi partai politik, Jusuf Kalla merupakan sosok pengikat para konstituennya. Ia dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang membangun bisnis keluarga di wilayah timur Indonesia.

Tingkat kemapanan para pemilih JK-Wiranto diperjelas dengan keyakinan mereka akan pilihannya sehingga telah menentukan pilihan jauh-jauh hari. Dari seluruh responden survei ini yang menyatakan akan memilih JK-Wiranto, 37,5 persen menentukan pilihan mereka lebih dari sebulan lalu, sedangkan 20,5 persen telah menjatuhkan pilihan sekitar sebulan sebelum survei dilaksanakan.

Soliditas pemilih

Gambaran karakteristik pemilih di atas belum dapat mendongkrak perolehan suara bagi pasangan ini. Berdasarkan hasil survei Kompas di 33 provinsi, pasangan JK-Wiranto diperkirakan memperoleh proporsi suara sekitar 9,6 persen (dalam rentang RSE, dengan metode simulasi), yang membuatnya berada di urutan ketiga setelah pasangan SBY-Boediono dan Megawati- Prabowo. Proporsi suara ini tertanam di atas landasan pemilih yang tidak cukup solid. Ada cukup besar kemungkinan di mana para pemilih partai politik pengusung pasangan ini akan beralih kepada pasangan kandidat lainnya.

Survei ini juga menunjukkan bahwa dari seluruh pemilih Hanura pada Pemilu Legislatif 2009 kurang seperlima yang akan memilih JK-Wiranto. Proporsi yang jauh lebih besar kemungkinan beralih memilih SBY-Boediono dan Megawati-Prabowo. Demikian juga pemilih Golkar, gambaran cukup mengejutkan adalah ada separuh lebih pemilih Golkar yang mungkin akan memilih kandidat SBY-Boediono.

Meskipun demikian, faktor proporsi responden yang belum menentukan pilihannya tetap harus diperhitungkan, yang di dalam survei ini berkisar pada angka sekitar 5,7 persen (dalam rentang RSE, dengan metode simulasi). Juga faktor perubahan pilihan berdasarkan paparan kampanye, yang dari berbagai penelitian sebelumnya dipekirakan bisa berpengaruh kepada 10-11 persen responden.

Hasil survei memperlihatkan bahwa terbuka kemungkinan capres JK mendapatkan suara dari partai-partai, seperti PPP, PAN, dan PKS. Dari seluruh pemilih PPP pada pemilu legislatif lalu, sebanyak 14,5 persen pemilih yang menyatakan akan memilih pasangan Nusantara ini, sama dengan pemilih PAN. PKS, partai yang dikenal masih menggenggam kuat ideologi Islam, tidak luput dari kemungkinan sekitar 10,8 persen pemilihnya beralih mencontreng pasangan JK- Wiranto.

Terlepas dari proporsi perolehan suara yang kecil, para pemilih pasangan JK-Wiranto memiliki pandangan tertentu tentang identitas dan kebijakan yang seharusnya ditelurkan para kandidat. Responden yang cenderung memilih kandidat dari kalangan pengusaha sebagian besar (74,9 persen) menyatakan memilih JK-Wiranto. Pasangan ini juga dipilih responden yang menyatakan cenderung akan memilih kandidat dari kalangan nonmiliter (57,4 persen) dan non-Jawa (59,1 persen). Perpaduan faktor kalangan asal, yaitu etnis non-Jawa, non-militer, dan pengusaha, menunjukkan kekuatan fenomena tokoh, dalam hal ini Jusuf Kalla, sebagai faktor pengikat pemilih. Kecenderungan lebih memilih kandidat dari kalangan nonmiliter tampaknya memberi penegas perbedaan dengan capres SBY.

(BI Purwantari/Litbang Kompas)