IMAM PRIHADIYOKO DAN M HERNOWO

Kejujuran, kesetiaan, dan kecepatan dalam mengambil keputusan, itulah sosok yang harus ada pada diri seorang pemimpin, seperti Bima, tokoh dalam Pandawa pada kisah pewayangan.

Sang Bima, lebih tepatnya selembar wayang kulit yang berkarakter Bima, tergantung di dinding sebelah kanan yang berimpitan langsung dengan meja kerja Wiranto, mantan Panglima TNI yang sekarang maju dalam pemilu presiden sebagai kandidat wakil presiden yang berpasangan dengan kandidat presiden Jusuf Kalla.

Sajadah merah rapi terlipat di sebelah kiri kursi hitam yang melengkapi meja kerja menjadi pengingat waktu shalat bagi Wiranto, yang tidak canggung memakai batik murah yang dibelinya di pasar Tanah Abang. Tampak keyboard

di lantai dua, rumah di sudut jalan Kota Bumi, Jakarta. Dalam wawancara yang berlangsung hampir satu jam itu, ia duduk santai di sebuah meja bundar dengan empat kursi membuatnya tampak tenang dalam berbicara.

Selain alasan perolehan suara, apa yang mendorong keputusan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar?

Itulah kenyataan, meskipun tadinya banyak kader dan simpatisan Partai Hanura yang berharap bisa menjadi kandidat presiden, tetapi karena hasil perolehan suara masih belum besar, kita harus realistis. Justru pada saat bicara untuk koalisi, kita tidak berbicara soal pembagian kewenangan. Bukan berbicara soal bargaining politik untuk membagi sesuatu. Justru yang kita bicarakan, kita mau apa. Maunya bapak apa, itu yang kami bicarakan meskipun sudah saling tahu, tetapi perlu dipastikan.

Kita hanya ingin memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Ternyata, kita sama-sama ingin melakukan sesuatu dengan cepat, berpikir cepat, bertindak cepat, dan mengambil keputusan yang cepat, tentu dengan berdasarkan pertimbangan yang sehat. Maka kemudian, kita setuju membuat jargon ”Lebih Cepat Lebih Baik”, dengan hati nurani. Lebih cepat lebih baik, tetapi bukan berarti tanpa pertimbangan dan grusa- grusu, tetap ada pertimbangan yang sehat, penalaran yang baik, dan menggunakan rasa hati yang selalu mengarah pada kebenaran.

Apakah ada persoalan ketika Partai Hanura berkoalisi dengan Partai Golkar?

Itu tidak perlu ditanya, kita sama-sama sebagai partai nasionalis religius dan saya sendiri alumnus Partai Golkar. Yang membedakan karena Partai Golkar terkooptasi dengan visi-misi negara karena bergabung dengan pemerintah. Saya mengkritisi pemerintah. Saya tidak setuju dengan beberapa kebijakan yang nyata-nyata saya anggap tidak berorientasi pada misi kerakyatan, kemudian saya membuat partai sendiri dan berusaha memenangi pertandingan. Tatkala partai saya sendiri kemudian belum mampu mengantarkan seorang presiden yang akan membangun pemerintahan yang kuat, apa salahnya kalau bergabung dengan satu partai yang sudah saya kenal, tokohnya, pemimpinnya punya satu pandangan yang sama terhadap negeri ini, punya kesamaan cara memecahkan permasalahan, dan punya karakter yang hampir mirip.

Apa langkah tersulit yang sudah dilalui setelah pemilu legislatif dan mempersiapkan koalisi ini?

Yang paling sulit adalah bagaimana saya menenteramkan fungsionaris partai dan memberikan pemahaman kepada para caleg yang nyata-nyata merasa masuk dalam kompetisi yang tidak jujur. Sebagai ketua umum, saya sulit sekali mendamaikan hati mereka. Mereka betul-betul sangat sakit. Karena partai kami merupakan partai organik yang diharapkan mampu menghidupi diri mereka sendiri. Mereka sudah melakukan itu dengan segala yang mereka miliki, mereka berjuang dengan cara-cara jujur karena partai kami menggunakan hati nurani. Mereka masuk dalam kompetisi yang sangat telanjang mendemonstrasikan ketidakjujuran. Inilah yang membuat mereka betul-betul down. Bagaimana membuat mereka tetap tegar perjuangan yang baru kita awali melalui Partai Hanura.

Saya dapat mengambil pelajaran bahwa pada saat negeri ini membutuhkan pemimpin sejati, harus ada seleksi yang betul-betul dapat dikawal akuntabilitasnya. Kalau sampai sistem pemilihan pemimpin sejati diwarnai manipulasi dan kecurangan, saya khawatir keluarannya yang terpilih bukan pemimpin yang diharapkan pemimpin terbaik bagi negeri ini.

Bagaimana tentang visi keindonesiaan ke depan?

Kami sepakat, justru yang akan ditonjolkan adalah kemandirian. Visi kemandirian itu merupakan visi kesinambungan dari keindonesiaan tatkala para pendahulu kita memproklamasikan negeri ini. Visi keindonesiaan itu sudah jelas sekali bahwa ada suatu kehendak untuk benar-benar memanfaatkan karunia Tuhan terhadap bangsa Indonesia, berupa bumi air dan kekayaan alam yang ada ini untuk prioritas bangsa kita.

Maka, muncullah satu semangat yang dituangkan dalam UUD 45 Pasal 33 itu. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama. Inilah yang harus dilanjutkan dan dikembangkan bahwa memang semangat membuat negara ini adalah menyejahterakan bangsa. Itu harus dinomorsatukan dan inilah yang membuat kita mencetuskan kemandirian itu sebagai suatu harga mati untuk dikembangkan demi kesejahteraan rakyat.

Kadang-kadang kemandirian ini disalahartikan, kita tidak mau bergaul dengan negara lain, tidak mau berinteraksi dengan sistem pasar. Itu salah besar, itu kan hanya orang yang tidak tahu. Kita tidak bisa terlepas dari pergaulan internasional, tidak bisa terlepas dari sistem yang berlaku di negeri mana pun, yaitu sistem pasar. China, Rusia, dan Iran sekalipun masuk dalam konsep ekonomi pasar. Kita tidak antipasar, tetapi ketika dihadapkan pada kepentingan bangsa dan kepentingan pasar, ya kita harus mati-matian mempertahankan kepentingan bangsa kita. Inilah yang sebetulnya kita sebut visi keindonesiaan yang kuat, yang akan kita bangun bersama.

Bagaimana konsolidasi demokrasi yang dipersiapkan?

Saya sudah merancang konsep untuk meluruskan demokrasi dalam buku yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu. Intinya, pada saat ini, demokrasi yang dibangun memang sudah berjalan, tetapi masih banyak hal yang bersifat prosedural. Kita memang pandai menyusun UU dan peraturan baru yang bernapaskan demokrasi, tetapi ternyata pada saat dilaksanakan, kita tidak mampu mengaplikasikannya secara utuh di lapangan. Karena perilaku manusianya, tatanannya, nilai-nilai yang dimiliki manusia untuk melakukan demokrasi belum cukup. Malah, demokrasi secara prosedural sudah berjalan, tetapi transformasi nilai untuk kita berdemokrasi sudah terlambat.

Alhasil, demokrasi baru sebatas prosedur. Secara substansial, demokrasi belum tumbuh dan berkembang secara baik di negeri ini. Contohnya, budaya korupsi, betapa rendahnya prinsip mandat, prinsip akuntabilitas para pejabat negara. Itu contoh yang paling gampang. Padahal, pejabat negara paling tidak memahami tiga hal, yaitu prinsip mandat dari rakyat pada dia, memahami keterwakilan politik dari rakyat pada dia, juga memiliki akuntabilitas yang cukup tinggi untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat. Ini bisa menghindari prinsip demokrasi.

Contoh lain, dalam masa pemilu, ada pemilihan langsung dari rakyat. Setiap rakyat punya satu suara. Apakah mereka paham bahwa pemilihan ini akan menentukan nasib mereka lima tahun ke depan bahwa pemilihan umum itu akan memilih wakil- wakil yang akan mewakili mereka. Dalam konteks politik dan hak-hak asasi mereka selama lima tahun ke depan. Mereka tidak paham, tatkala mendapat rangsangan materi saja, sudah mulai goyah dan lupa tentang apa atau siapa yang seharusnya dipilih.

Lantas, apa yang perlu dilakukan?

Kita perlu reorientasi politik atau katakanlah reformasi jilid dua kalau kita memang akan meluruskan demokrasi kita. Demokrasi berhasil memfasilitasi pengembangan kebebasan, perluasan partisipasi, dan pengembangan kompetisi. Tetapi, kebebasan, partisipasi, dan kompetisi itu belum berhasil membangun dan melembagakan prinsip mandat, keterwakilan politik, dan akuntabilitas.

Demokrasi juga belum dikelola oleh kepemimpinan yang kuat dan berkemampuan untuk secara tegas membawa perubahan ke satu arah yang jelas melalui jalan yang disepakati bersama. Demokrasi lebih banyak menjadi situasi hiruk pikuk politik yang belum berhasil menyentuh agenda penyejahteraan secara bermakna. Demokrasi berkembang, tetapi belum melembagakan model manajemen konflik yang bisa menyeimbangkan prinsip penghargaan atas keragaman dengan kebutuhan menjamin hak dan kepentingan setiap kelompok.

Negara Amerika pun belum berani pemilihan langsung, banyak negara pelopor demokrasi itu tepuk tangan karena menganggap aneh model demokrasi seperti Indonesia. Tatkala, disparitas pemilih masih sangat senjang, sudah masuk ke pemilihan langsung. Tahu tidak dengan risiko pemilihan langsung ini, padahal dalam banyak kampanye yang sering diramaikan dengan dangdutan dan yang diteriakkan adalah air-air atau hidup apa-hidup apa. Ini tidak mendidik, maknanya apa. Yang mau datang juga hampir orang yang sama, ada kaus dan ongkos, mereka datang. Ini perlu kita ubah, demokrasi hura-hura ini sering mengecohkan kita.

Yang saya khawatirkan adalah ada pihak-pihak tertentu, beberapa politisi yang berpikir untuk memelihara kondisi seperti ini tetap hidup. Memelihara kondisi ini untuk tetap bisa bermanipulasi dengan berbagai trik politik untuk melanggengkan suatu posisi. Ini saya sangat khawatir karena politisi semacam ini sangat tidak bertanggung jawab. Mereka hanya memanfaatkan kondisi yang buruk di negeri ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Bangsa ini memang harus melakukan kajian tentang sistem politik yang akan kita anut, termasuk dengan teknis bagaimana kita berdemokrasi. Contoh yang paling mudah dan merupakan keprihatinan kita, pada saat demokrasi seperti ini, pilkada sepanjang tahun. Hampir tiap hari ada pilkada sepanjang tahun.

Kita membiarkan rakyat kita terjebak dalam situasi pemilihan yang hanya menghambur-hamburkan dana yang luar biasa dan tidak pernah mampu melahirkan pemimpin sejati.

Apa perubahan nyata yang bisa dilakukan ke depan terkait kampanye ?

Saya tidak akan melakukan kampanye rapat umum karena itu hanya manipulasi politik yang tidak ada artinya bagi pendewasaan politik rakyat. Saya akan banyak berbicara dan berdialog dengan tokoh masyarakat ataupun pimpinan kelompok masyarakat, yang bisa diajak berbicara dan mampu menyampaikan apa yang kita bicarakan kepada rakyat dengan cara lebih tenang, lebih baik, dan lebih terhormat ketimbang kita berteriak-teriak di lapangan yang tidak ada artinya.

Ada pola yang berbeda, kami menyadari penghamburan biaya tidak mendidik rakyat berpolitik dan kita kehilangan waktu untuk kegiatan yang tidak jelas.

Bagaimana Anda melihat masyarakat pluralis Indonesia dan ada kekuatan Islam yang ada?

Sebetulnya, bangsa yang sudah berumur 64 tahun tidak ada lagi masalah dalam masyarakat pluralis ini. Beberapa tahun terakhir ini, memang masalah itu tidak ada. Namun, kalaupun ada, hanya kasuistis yang kemudian menjadi isu di masyarakat. Artinya, kebersamaan masyarakat walaupun mereka berbeda etnik, agama, profesi, dan tingkat intelektualitasnya sudah tidak perlu dipermasalahkan karena mereka sudah bersatu. Penyikapan saya dan JK tidak ada yang perlu dirisaukan, semua berjalan apa adanya saja.

Kalau ada yang mengatakan kita menggunakan isu agama untuk berkampanye, itu sebetulnya hanya katanya pihak lain yang merasa dirugikan. Kami secara tidak langsung juga mempunyai keunggulan komparatif. Itu tidak bisa di desain. Itulah track record kita dan masyarakat sudah tahu.