Untuk kedua kalinya Jenderal (Purn) Wiranto kembali mengikuti pertarungan dalam pemilu presiden. Jika pada Pilpres 2004 ia maju sebagai calon presiden, kini Wiranto maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla.

Wiranto dilahirkan pada 4 April 1947 di Yogyakarta, dari pasangan RS Wirowijoto dan Suwarsijah. Sejak kecil, Wiranto sudah bercita-cita ingin menjadi tentara. Cita-cita itu diwujudkannya saat usia 18 tahun ketika ia masuk Akademi Militer Nasional di Magelang pada tahun 1965. Tiga tahun kemudian, ia berhasil lulus dari AMN untuk menapaki jalur militer.

Karier pertama ia tapaki di Gorontalo. Wiranto menemukan jodohnya ketika ia ditugaskan di sana pada tahun 1969 sebagai Komandan Peleton Batalyon Infanteri 713, Gorontalo. Di sana ia berkenalan dengan Rugaiya Usman, sosok gadis Gorontalo kelahiran Pauwo Kabila, putri seorang petani kelapa. Pada 22 Februari 1975, Wiranto dan Rugaiya menikah.

Langkah jabatan militernya berlanjut. Sejak diangkat menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1989, karier Wiranto sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI (saat ini TNI) semakin menanjak. Jabatan itu diembannya selama empat tahun. Setelah itu, peningkatan demi peningkatan di dalam karier kemiliteran mengikuti jejak langkah putra seorang guru kepala di Sekolah Rakyat ini. Puncak karier di militer berhasil ia raih sebagai Panglima ABRI.

Jabatan itu berlanjut meskipun Presiden Soeharto mundur dan diganti oleh wakilnya, BJ Habibie. Presiden BJ Habibie tetap memercayainya kembali untuk tetap memimpin ABRI. Salah satu keputusannya adalah dalam menangani kasus Aceh. Ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) inilah Wiranto menyatakan akan menarik seluruh pasukan militer nonorganik sekaligus mencabut status DOM (daerah operasi militer) di Aceh.

Selain itu, ia juga mereformasi peran militer pascaberakhirnya era Orde Baru. Dalam tubuh militer, ia menelurkan kebijakan reformasi di internal. Salah satunya adalah mengganti peran ABRI dan mengembalikan namanya menjadi TNI. Ketika ia menjabat, berbagai peristiwa kerusuhan dan konflik tengah terjadi di negeri ini.

Nama Wiranto mulai disinggung ketika terjadi kekacauan dan kerusuhan di Timor-Timur pascajajak pendapat pada 30 Agustus 1999. Wiranto sempat berurusan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait masalah ini. Lalu ia juga dipanggil untuk menjelaskan masalah Timor Timur kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) bentukan Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Hasil penyelidikan KKP ternyata tidak menunjuk Wiranto sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam peristiwa itu.

Pengabdiannya di bidang militer berakhir pada 4 April 1999 pada usia 52 tahun. Saat itu ia menyatakan pensiun dari dinas aktif kemiliteran. Dasar utama keputusan tersebut adalah adanya peraturan bahwa setiap prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI harus memilih pensiun atau alih status, atau kehilangan jabatan dan kembali ke TNI. Peraturan itu sendiri merupakan respons dari salah satu tuntutan reformasi, khususnya reformasi ABRI dan Polri.

Terjun ke politik

Setelah pensiun dari militer, kariernya tetap berlanjut di jalur pemerintahan. Sejumlah posisi di kementerian yang pernah dipegangnya adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Jabatan Menko Polkam diembannya saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam perjalanannya, rupanya terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Wiranto dan Presiden Wahid. Setelah dinonaktifkan sebagai Menko Polkam pada 14 Februari 2000, selang beberapa bulan kemudian Wiranto resmi meminta berhenti. Meski demikian, ia tetap aktif di dunia politik bersama Partai Golkar.

Saat penjaringan calon presiden di Partai Golkar, Wiranto mengajukan diri bersama empat calon lainnya, yaitu Akbar Tandjung, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Surya Paloh. Namun, hanya Wiranto dan Akbar Tandjung yang berhasil masuk ke putaran kedua pada 20 April 2004. Akhirnya Wiranto pun berhasil mengalahkan Akbar Tandjung yang waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Sebagai calon presiden, Ia lalu berpasangan dengan Salahuddin Wahid sebagai calon wakil presiden. Dalam pemilu presiden tahun 2004, pasangan ini ternyata tidak berhasil menembus putaran kedua dan gagal menjadi pemimpin negeri periode 2004-2009.

Lepas dari kegagalan itu, Wiranto kembali ke panggung politik dengan mendirikan partai baru, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Deklarasi partai dilakukan pada 21 Desember 2006. Partai Hanura ternyata sukses meraih simpati masyarakat. Terbukti dari 38 partai yang yang bersaing, Partai Hanura berhasil meloloskan wakilnya di DPR. Kini lewat partai itulah ia maju lagi dalam pemilihan presiden pada 8 Juli mendatang.

 Teks: Palupi P. Astuti, MG Retno Setyowati, Litbang Kompas