Yohan Wahyu

Hidup Muhammad Jusuf Kalla yang kini populer dengan sebutan ”JK” tidak bisa lepas dari dunia bisnis dan politik. Dua dunia itulah yang menempanya menjadi pribadi yang terbuka, tangkas, dan sekaligus jeli. Kini, JK menjadi ikon baru sosok pengusaha di panggung politik nasional. Ia merupakan orang pertama dari kalangan saudagar yang duduk di kursi wakil presiden ke-10 yang pernah dimiliki negeri ini.

Saudagar Bugis

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Dunia politik sudah dirintisnya sejak menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Berbagai jabatan organisasi kemahasiswaan pernah disandangnya, dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, Ketua Dewan Mahasiswa Unhas, hingga Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Ujung Pandang. Pengalaman organisasi semasa mahasiswa inilah yang memberi bekal putra pasangan Haji Kalla dan Athirah ini mengenal dunia politik.

Pasca menyandang gelar sarjana tahun 1967, putra Bugis ini tidak bisa total langsung terjun ke politik meskipun sejak 1965 namanya tercatat sebagai Ketua Pemuda Sekber Golkar. Sejak lulus dari Unhas, ia harus menangani usaha warisan ayahnya. Melalui kepemimpinannya, pria yang kerap dipanggil Daeng Ucu ini melakukan pembenahan roda bisnis milik keluarga tersebut, dari hanya di sektor ekspor-impor hingga bisnis di sektor perhotelan, konstruksi, telekomunikasi, real estate, peternakan udang, dan transportasi.

Tahun 1977 bisnis Kalla mulai merambah pada penjualan mobil. Langkah ini dimulai ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan sejumlah mobil operasional. Melalui bendera NV Kalla, JK sukses menjadikan perusahaan keluarga tersebut sebagai agen penjualan mobil dari PT Astra untuk Sulawesi.

Kini bisnis penjualan mobil dari Kalla Group hampir menguasai pasar mobil di Indonesia bagian timur. Sukses ini berlanjut dalam pengembangan bisnis dengan mendirikan PT Bukaka Teknik Utama yang menggandeng pengusaha Fadel Muhammad, yang kini menjabat Gubernur Gorontalo. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi peralatan untuk bandar udara.

Kesuksesan di bidang bisnis mengantarkan JK sebagai saudagar yang diperhitungkan di kalangan pengusaha. Ini terbukti dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Sulawesi Selatan.

Sepanjang mengurus bisnis keluarga tersebut, JK tidak melupakan dunia politik yang sudah digelutinya sejak mahasiswa.

Terjun di politik

Sukses di jalur bisnis membuat Jusuf Kalla mulai menapaki jalur politik. Ia memulai karier politik pertamanya saat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat lewat Golongan Karya pada periode 1982-1987. Keanggotaannya kemudian berlanjut pada periode lima tahun berikutnya.

Saat terjadi krisis politik dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, Jusuf Kalla masih menjadi anggota MPR. Ketika Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden, ia kemudian ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Persatuan Nasional. Inilah awal suami Mufidah ini terjun di pemerintahan.

Karier di jalur politik kepartaian pun diraihnya setelah memenangi jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Ia berhasil mengalahkan Akbar Tandjung dan Wiranto. Setelah mengomandoi Golkar, ia pun akhirnya mengarahkan garis dukungan politik partai berlambang beringin ini ke pemerintah untuk memperkuat basis dukungan eksekutif.

Dalam perjalanannya di jalur pemerintahan, Jusuf Kalla terus mengalami krisis hubungan dengan presiden yang bekerja sama dengannya. Krisis hubungan pertama dialaminya dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang berakibat diberhentikan dari jajaran kabinet. Lalu, dengan Presiden Megawati saat menjabat sebagai Menko Kesra dan terakhir dengan Presiden Yudhoyono sewaktu menjadi wakil presiden. Kini tantangan baru menghadang Jusuf Kalla. Ia akan menapaki jalur barunya ikut persaing memperebutkan posisi puncak sebagai calon presiden.

Kiprah Jusuf Kalla

Era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Setelah Abdurrahman Wahid naik menjadi presiden, ia ditunjuk menjadi menteri perindustrian dan perdagangan. Jabatan hanya dijalani setahun karena Presiden Wahid memberhentikannya dengan alasan dirinya terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, meskipun pada perkembangannya tidak pernah ada bukti dan penjelasan kuat soal dugaan tersebut.

• Pengenaan Bea Masuk Beras dan Gula Impor

Salah satu kebijakannya adalah menetapkan bea masuk beras dan gula impor pada 1 Januari 2000. Beras impor dikenai bea masuk sebesar 30 persen, sedangkan gula dikenai 25 persen. Pengenaan bea ini berguna untuk melindungi industri gula di dalam negeri. Kebijakan ini baru dikenakan, sebelumnya tidak pernah ada semenjak perjanjian dengan IMF diberlakukan (letter of intent).

Era Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Setelah Megawati menjadi presiden, Jusuf Kalla dipercaya menjadi menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat. Menjelang masa jabatannya berakhir ia mundur untuk maju di pemilihan umum presiden tahun 2004 mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Hasilnya, pasangan ini menang.

• Perjanjian Malino

Saat menjabat Menko Kesra, Jusuf Kalla berhasil meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso dan Ambon. Konflik Poso diredam melalui pertemuan Malino I, selanjutnya Jusuf Kalla juga memprakarsasi pertemuan Malino II yang mengajak kelompok Islam dan Kristen yang berkonflik di Ambon untuk menghentikan pertikaian.

Era Presiden Yudhoyono (2004-2009)

Setelah sukses meraih kursi wakil presiden, Jusuf Kalla lalu berjuang merebut posisi Ketua Umum Golkar. Ia akhirnya berhasil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengalahkan Akbar Tandjung. Kondisi ini semakin menguatkan posisi pemerintahan karena Partai Golkar yang sebelumnya berada di pihak yang ”berseberangan”, berubah menjadi pendukung pemerintah.

• Perdamaian di Aceh

Jusuf Kalla menjadi tokoh penting dalam proses perdamaian di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dilanda konflik sejak tahun 1970. Meskipun sebagai wakil presiden tidak bisa lepas dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia berperan besar dalam merumuskan formula kesepakatan damai dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka. Keterlibatan Jusuf Kalla dalam penanganan konflik di Aceh ini sebenarnya sudah dimulai sejak dirinya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Megawati. Konflik pun mereda setelah Perjanjian Damai Aceh ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Atas perannya dalam perdamaian di Aceh ini, Institut Soka Gakkai Jepang, yang bernaung di bawah organisasi keagamaan Buddha Soka Gakkai Internasional, menganugerahkan gelar doktor honoris causa (Dr HC) kepada Jusuf Kalla.

Teks: Yohan Wahyu/Litbang Kompas Sumber: Litbang Kompas.